Perum Bulog akan menyalurkan bantuan sosial pangan berupa beras untuk periode Oktober hingga Desember 2026 melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Penerima bantuan wajib membawa undangan dari dinas sosial setempat dan kartu tanda penduduk saat mengambil beras.
Skema penyaluran tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Bulog menyatakan distribusi akan dilakukan setelah proses administrasi yang terkait rampung.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan periode Oktober, November, dan Desember akan dilaksanakan di KDKMP. Pernyataan itu disampaikan Rizal saat berada di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Rabu (14/10/2026).
“Kami laporkan juga terkait perintah Pak Menko agar bantuan pangan ke depan untuk Oktober, November, Desember dilaksanakan di KDKMP,” ungkap Rizal. Bulog telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam pengurusan administrasi penyaluran tersebut.
Alur Administrasi Penyaluran
Setelah proses administrasi selesai, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan akan mengirim surat kepada Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Bapanas kemudian menerbitkan perintah penyaluran kepada Bulog.
Bulog akan segera mendistribusikan bantuan pangan setelah menerima perintah dari Bapanas. Penyaluran akan mengacu pada data desil 1 dan 4 di masing-masing desa.
“Dari Bapanas keluar perintah ke Bulog, sesegera mungkin Bulog akan mendistribusikan bantuan pangan sesuai dengan data desil 1 dan 4 di masing-masing desa tersebut,” sambung Rizal. Data tersebut menjadi dasar penentuan penerima bantuan pangan di wilayah penyaluran.
Undangan dan KTP Wajib Dibawa
Mekanisme pengambilan bansos beras di KDKMP untuk sementara tetap menggunakan prosedur yang sebelumnya berlaku. Penerima harus membawa satu lembar undangan yang diterbitkan dinas sosial dan memuat barcode.
“Jadi, tetap yang dapat bantuan pangan adalah yang mendapat undangan dari Dinas Sosial, yaitu berupa satu lembar yang ada barcode-nya, dan kemudian nanti yang bersangkutan bawa KTP,” tutur Rizal. Petugas akan memindai barcode pada undangan sebelum beras diserahkan kepada penerima.
Penggunaan undangan dan KTP menjadi bagian dari proses verifikasi penerima di lokasi penyaluran. Ketentuan itu berlaku bagi warga yang mengambil bantuan melalui KDKMP.
Wilayah Tanpa KDKMP
Desa atau kelurahan yang belum memiliki KDKMP tidak menggunakan skema penyaluran melalui koperasi tersebut. Bansos beras di wilayah itu tetap disalurkan melalui kantor kelurahan seperti mekanisme sebelumnya.
Rizal mencontohkan wilayah di Sulawesi, Kalimantan, dan terutama Papua yang KDKMP-nya masih terbatas. Di daerah tersebut, penyaluran bantuan pangan tetap mengikuti rutinitas distribusi pada bulan-bulan terdahulu.
“Yang belum ada KDKMP seperti biasa. Tetap di kelurahan masing-masing,” jelas Rizal. Mekanisme ini menjaga agar penyaluran bantuan pangan tetap berjalan di wilayah yang belum memiliki KDKMP.
