Kontrak publikasi senilai total Rp 14.696.955.002 kepada PT Rans Animasi Indonesia memunculkan sorotan mengenai arah belanja komunikasi pemerintah. Anak usaha Rans Entertainment Indonesia itu disebut menerima paket dari Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Paket kerja sama mencakup penayangan konten pada akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, kanal YouTube Rans Entertainment, dan kehadiran dalam acara resmi kementerian. Perbincangan publik kemudian meluas dari proses pengadaan ke dampaknya terhadap ekosistem pers profesional.
Indonesia Corruption Watch menilai terdapat sejumlah isu dalam pengadaan tersebut, mulai dari konsistensi efisiensi anggaran hingga efektivitas jasa pemengaruh yang sulit diukur secara transparan. ICW juga menyoroti spesifikasi pengadaan yang dinilai mengarah pada penyedia tertentu serta potensi konflik kepentingan.
Raffi Ahmad diketahui telah dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sejak Oktober 2024. Di sisi lain, Rans Entertainment menyatakan seluruh kerja sama dijalankan secara profesional dan transparan sesuai prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Perusahaan itu menyebut empat kampanye yang dikerjakan menghasilkan lebih dari 150 konten dengan total lebih dari 52,6 juta tayangan di kanal digital. Rans juga menyatakan telah berdiri sejak 2018 dan memiliki kekayaan intelektual sebelum proyek kementerian maupun pelantikan Raffi Ahmad sebagai utusan khusus.
Kontras Dengan Kondisi Industri Media
Belanja komunikasi melalui pemengaruh terjadi ketika industri media nasional menghadapi tekanan ekonomi digital yang berat. Aliansi Jurnalis Independen mencatat sedikitnya 549 jurnalis kehilangan pekerjaan sepanjang 2025.
Sejumlah media, termasuk Kompas TV, CNN Indonesia, dan TVRI, disebut menjalankan efisiensi dan pengurangan tenaga kerja. Kondisi itu diperberat oleh perubahan prioritas anggaran iklan serta publikasi pemerintah di pusat dan daerah.
Pers profesional bekerja dalam kerangka Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan pengawasan Dewan Pers. Produk jurnalistik dituntut menjalani verifikasi, pengujian informasi, keberimbangan, serta mekanisme koreksi.
Konten pemengaruh memiliki pola yang berbeda karena umumnya bersifat personal dan satu arah. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan tentang keseimbangan antara kebutuhan menjangkau audiens digital dan perlindungan terhadap ekosistem informasi yang terverifikasi.
Perubahan Konsumsi Berita Digital
Pergeseran ke media sosial tetap menjadi kenyataan dalam komunikasi publik. Digital News Report 2026 dari Reuters Institute mencatat 48 persen responden di Indonesia menjadikan media sosial dan jaringan video sebagai sumber utama berita.
Sebanyak 64 persen responden Indonesia mengonsumsi berita melalui platform digital. Platform yang digunakan meliputi WhatsApp sebesar 56 persen, YouTube 47 persen, Facebook 44 persen, TikTok 43 persen, dan Instagram 34 persen.
Laporan yang sama mencatat tingkat kepercayaan terhadap berita media arus utama di Indonesia berada pada 32 persen pada 2026, turun dari 36 persen pada 2025. Secara global, kekhawatiran terhadap informasi palsu dinyatakan tinggi oleh 62 persen responden.
Reuters Institute juga menyoroti fenomena homeless media, yakni akun media sosial tanpa badan hukum yang mengambil atau mengolah ulang karya jurnalistik menjadi konten sensasional. Tingkat kepercayaan global terhadap berita di media sosial tercatat 22 persen, sedangkan jawaban berita dari AI sebesar 20 persen.
Dukungan Pers dan Independensi Redaksi
Sejumlah negara Eropa seperti Swedia, Norwegia, dan Perancis menerapkan dukungan pers melalui skema yang dikelola secara independen. Kriteria bantuan dapat didasarkan pada jumlah jurnalis tetap, laporan investigasi, atau jangkauan audiens.
Prinsip utama dalam skema tersebut adalah menjaga jarak antara dukungan negara dan independensi ruang redaksi. Indonesia telah memiliki Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Publisher Rights.
Regulasi itu ditujukan untuk mendorong platform digital berbagi pendapatan secara lebih adil dengan media lokal. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan teknis, negosiasi perdagangan internasional, serta perdebatan mengenai mekanisme distribusi manfaat.
Media juga dituntut beradaptasi dengan mengutamakan laporan mendalam, membangun hubungan langsung dengan pembaca, dan membuka proses verifikasi secara transparan. Dalam situasi tersebut, evaluasi belanja komunikasi publik menjadi penting agar kebutuhan jangkauan digital tidak mengabaikan peran pers independen dalam demokrasi.
