Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa desil tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai kondisi ekonomi keluarga. Desil hanya menunjukkan posisi relatif sebuah keluarga dalam pemeringkatan kesejahteraan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.
Penjelasan tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis di Jakarta dan dikutip pada Minggu (23/8/2026). Pernyataan itu penting karena keluarga yang berada dalam desil yang sama belum tentu memiliki pendapatan, pengeluaran, aset, atau kondisi sosial ekonomi yang identik.
Desil Tidak Menjadi Penentu Tunggal
Amalia menyatakan, “Angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga.” Dengan demikian, penggunaan desil perlu disertai pemahaman terhadap indikator lain yang menggambarkan keadaan keluarga.
Pemeringkatan membagi keluarga ke dalam 10 kelompok dengan jumlah sekitar 10 persen keluarga pada setiap kelompok. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Keluarga yang masuk desil 3 berarti berada pada kelompok ketiga dari 10 kelompok kesejahteraan relatif. Posisi tersebut tidak berarti seluruh keluarga di dalamnya mempunyai keadaan ekonomi yang sama karena setiap keluarga memiliki kombinasi karakteristik yang berbeda.
Penilaian Memakai Banyak Indikator
BPS tidak menetapkan desil hanya dari penghasilan, pekerjaan, daya listrik, atau kepemilikan barang tertentu. Penilaian juga mencakup kondisi rumah, sumber air minum, energi memasak, kepemilikan aset, konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas.
Seluruh karakteristik tersebut dihitung secara bersamaan melalui metode statistik Proxy Means Test (PMT). Metode itu memperkirakan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan kondisi yang dapat diamati.
Karena menggunakan gabungan banyak indikator, perubahan pada satu kondisi tidak otomatis mengubah posisi desil sebuah keluarga. Hasil pemeringkatan tetap mencerminkan keseluruhan karakteristik sosial ekonomi yang diperhitungkan dalam proses penilaian.
Fungsi Desil Dalam Program Pemerintah
Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi rujukan pemerintah untuk merencanakan, menetapkan sasaran, dan mengevaluasi berbagai program. Dalam pelaksanaan program, desil berfungsi sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat berdasarkan posisi kesejahteraan relatif.
Desil tidak menjadi daftar otomatis penerima bantuan karena pemanfaatannya harus disesuaikan dengan konteks program. Amalia mengatakan, “Penggunaannya selalu perlu dibaca dalam konteks program yang bersangkutan.”
DTSEN dibangun dengan mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Data tersebut juga diperkaya dengan data administratif serta disinkronkan secara berkala dengan data kependudukan.
Pemanfaatan DTSEN diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. BPS bertugas menyusun dan mengelola data tersebut untuk mendukung kebutuhan perencanaan serta pelaksanaan program pemerintah.
Pembaruan Data Terus Berjalan
Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga. Angka tersebut menunjukkan cakupan data yang besar dan membutuhkan proses pemutakhiran secara berkelanjutan.
BPS melakukan pembaruan melalui data administrasi, sensus dan survei, pembaruan dari kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah, pengecekan lapangan, dan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat diperlukan agar informasi mengenai diri dan keluarga sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Amalia menyebut, “Partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi diri dan keluarganya sesuai kondisi sebenarnya juga menjadi bagian penting dari proses tersebut.” Pemahaman terhadap fungsi desil dan pembaruan data menjadi bagian penting dalam memastikan pemanfaatan DTSEN tetap sesuai kebutuhan program.
