PT TVS Motor Company Indonesia masih mencermati aturan pemerintah mengenai kenaikan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN kendaraan listrik menjadi 60 persen mulai 2027. Perusahaan belum menentukan langkah pemenuhan kandungan lokal untuk produk kendaraan listriknya.
Deputy GM Business Development & Electric Vehicle PT TVS Motor Company Indonesia, Rizal Tandju, mengatakan perusahaan akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Ia menyebut TVS masih menunggu perkembangan Peraturan Presiden terkait kebijakan tersebut.
“Kami akan mengikuti aturan pemerintah dan mencermati perkembangan Peraturan Presiden (Perpres) terlebih dahulu,” ujar Rizal kepada Kompas.com, dikutip Rabu (4/11/2026). Pernyataan itu menegaskan bahwa strategi perusahaan akan bergantung pada rincian aturan yang diterapkan pemerintah.
Tahapan TKDN Kendaraan Listrik
Kebijakan TKDN motor listrik dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB diatur bertahap melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023. Pada periode 2022-2026, target kandungan lokal minimal ditetapkan sebesar 40 persen.
Target tersebut akan meningkat menjadi 60 persen untuk periode 2027-2029. Dalam tahapan ini, battery pack perlu dirakit di Indonesia mulai dari sel baterai hingga menjadi satu paket utuh.
Setelah periode tersebut, target TKDN kendaraan listrik akan kembali naik menjadi 80 persen mulai 2030. Tahap lanjutan ini mencakup lokalisasi sejumlah komponen utama kendaraan listrik.
Komponen yang masuk dalam tahapan lokalisasi antara lain baterai, bahan baku katoda dan anoda, motor listrik, serta inverter. Peningkatan target kandungan lokal tersebut menjadi bagian dari arah pengembangan industri kendaraan listrik di dalam negeri.
TKDN Berkaitan dengan Fasilitas Pemerintah
Rizal menjelaskan bahwa pemenuhan TKDN tidak menjadi kewajiban mutlak bagi seluruh produsen kendaraan listrik. Persentase kandungan lokal lebih berkaitan dengan syarat untuk memperoleh fasilitas insentif maupun subsidi pemerintah.
Skema subsidi motor listrik pada periode sebelumnya mensyaratkan TKDN minimal 40 persen. Kendaraan yang memenuhi syarat tersebut dapat memperoleh bantuan sebesar Rp 7 juta.
Ketentuan itu membuat tingkat kandungan lokal menjadi faktor penting bagi produsen yang ingin masuk ke dalam skema bantuan pemerintah. Kenaikan ambang TKDN menjadi 60 persen berpotensi memengaruhi perencanaan produsen pada periode berikutnya.
Posisi TVS iQube
TVS menyebut motor listrik iQube belum masuk dalam skema penerima subsidi pada periode sebelumnya. Produk tersebut belum tercakup dalam fasilitas bantuan yang mensyaratkan TKDN minimal 40 persen.
“Motor listrik TVS iQube pada periode sebelumnya belum masuk dalam skema penerima subsidi tersebut,” ucap Rizal. Dengan kondisi itu, TVS belum menyampaikan keputusan mengenai strategi kandungan lokal iQube setelah aturan baru berlaku.
Perusahaan masih akan memantau perkembangan regulasi sebelum menentukan langkah pemenuhan TKDN produknya. Kejelasan ketentuan lanjutan akan menjadi pertimbangan TVS dalam menyiapkan strategi kendaraan listrik di Indonesia.
