Podcast Warung Kopi (PWK) memberikan penjelasan setelah namanya tercantum dalam daftar podcast pada pengadaan jasa publikasi Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023-2024. Daftar itu muncul dalam data pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui INAPROC.
Dalam daftar tersebut, PWK tercatat dengan harga Rp249,75 juta pada 2023. Namun, PWK menyatakan nilai pekerjaan yang diterima dan dikerjakan pihaknya sebesar Rp60.000.000, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Penjelasan itu disampaikan melalui akun Instagram HAS Creative pada Kamis (12/11/2026). PWK menyebut keterangan tersebut ditujukan untuk memberikan kejelasan informasi serta mencegah kesalahpahaman mengenai keterlibatannya dalam program tersebut.
1. Terlibat dalam Program Kemandirian Pesantren
PWK menyatakan pernah menerima pekerjaan yang berkaitan dengan program OTW Kemandirian Pesantren pada 2023. Program tersebut merupakan kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan informasi dari Kemenag yang dikemas melalui tayangan dokumenter di televisi serta media digital.
Materi program mengangkat kemandirian ekonomi sejumlah pondok pesantren di Indonesia. Keterlibatan Podcast Warung Kopi disebut berada pada pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati dalam ruang lingkup kerja atau Scope of Work (SOW).
2. Pekerjaan Diterima melalui Pihak Kedua
PWK menjelaskan pekerjaan tersebut diterima melalui pihak kedua yang bertindak sebagai pemberi pekerjaan. Kesepakatan mengenai ruang lingkup pekerjaan juga dilakukan dengan pihak kedua tersebut.
Pembayaran atas pekerjaan yang dijalankan PWK disebut diterima dari pihak yang sama. Penjelasan ini membedakan posisi PWK sebagai pelaksana pekerjaan dengan pengelolaan program secara keseluruhan.
3. Nilai Pekerjaan Disebut Rp60 Juta
Menurut PWK, nilai pekerjaan yang menjadi bagiannya mencapai Rp60.000.000 di luar PPN. Nilai itu disebut sesuai dengan SOW yang diterima dan disepakati bersama pihak kedua.
PWK menegaskan angka yang beredar dalam pemberitaan, foto, atau materi publikasi tidak sama dengan nilai pekerjaan yang diterima dan dilaksanakannya. Nominal Rp249,75 juta yang tercantum pada data pengadaan dinyatakan bukan nilai pekerjaan PWK berdasarkan SOW.
4. Tidak Mengelola Keseluruhan Anggaran Program
PWK menyatakan pelaksanaan pekerjaannya terbatas pada ketentuan, tanggung jawab, dan ruang lingkup yang telah disetujui. Keterlibatan sebagai pelaksana pekerjaan disebut tidak berarti memiliki kewenangan atas seluruh program maupun pengelolaan anggarannya.
PWK juga menyebut tidak menjalankan kewenangan di luar ruang lingkup tersebut. Penilaian terhadap keterlibatan mereka diharapkan merujuk pada dokumen, nilai kesepakatan, dan pekerjaan yang memang menjadi tanggung jawab perusahaan.
5. Dokumentasi Masih Tersedia untuk Publik
PWK menyatakan dokumentasi pekerjaan terkait masih dapat disaksikan masyarakat melalui video di YouTube. Dokumentasi itu disebut dapat menjadi salah satu bahan untuk melihat pekerjaan yang telah ditampilkan kepada publik.
PWK mempersilakan masyarakat menilai dokumentasi tersebut berdasarkan informasi dan bukti yang tersedia. Mereka juga menekankan pentingnya mempertimbangkan fakta serta dokumen pekerjaan yang relevan secara utuh.
Dalam penjelasannya, PWK menyatakan tetap berkomitmen bekerja secara profesional, menjaga integritas, dan bertanggung jawab atas pekerjaan sesuai kewenangannya. Mereka berharap persoalan ini dapat disikapi secara objektif dan proporsional tanpa menyudutkan pihak mana pun.
