Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) meminta konsumen tidak menjadi korban persoalan operasional setelah kericuhan di gudang ekspedisi Cakung, Jakarta Timur. Insiden itu dinilai menjadi pengingat bagi perusahaan logistik dan pengelola marketplace untuk menjamin kesiapan layanan ketika promosi besar berlangsung.
Ketua BPKN Mufti Mubarok menekankan lonjakan transaksi harus diimbangi dengan keamanan paket, kepastian pengiriman, serta jalur penanganan keluhan yang jelas. Konsumen yang telah membayar berhak memperoleh barang sesuai layanan yang dijanjikan.
“Promo boleh besar, tetapi tanggung jawab pelayanan tidak boleh mengecil. Konsumen sudah membayar dan berhak menerima barangnya dengan aman sesuai layanan yang dijanjikan. Jangan sampai konsumen menjadi korban persoalan operasional,” ujar Mufti dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Kericuhan di gudang ekspedisi Cakung dilaporkan terjadi pada Rabu (11/11/2026) siang. Berdasarkan pemberitaan detikNews, polisi membenarkan insiden tersebut dipicu kekesalan kurir akibat antrean pengambilan paket yang terlalu lama.
Situasi kemudian dinyatakan terkendali. Hingga laporan diterbitkan, belum diketahui adanya korban maupun kerugian materi akibat peristiwa itu.
Pemeriksaan Paket dan Informasi kepada Konsumen
BPKN meminta perusahaan terkait segera memeriksa paket yang berpotensi terdampak serta menelusuri kemungkinan gangguan pada proses pengiriman. Konsumen yang terdampak juga perlu diberi pemberitahuan langsung mengenai kondisi barang dan perkiraan waktu penyelesaian.
Mufti menilai penanganan harus dilakukan cepat apabila ditemukan paket rusak atau hilang. Perusahaan diminta tidak membuat konsumen harus berulang kali mengajukan pengaduan tanpa kepastian penyelesaian.
“Periksa paket yang berpotensi terdampak. Kalau ada kerusakan atau kehilangan, tangani pengaduannya secara cepat dan tuntaskan tanggung jawabnya. Jangan membuat konsumen bolak-balik mengadu tanpa kepastian,” jelasnya.
Evaluasi Kapasitas Operasional
Menurut Mufti, berakhirnya kericuhan tidak cukup menjadi satu-satunya ukuran penyelesaian masalah. Perusahaan perlu mengevaluasi kapasitas gudang, jumlah petugas, pengaturan antrean, serta koordinasi dengan kurir dan marketplace.
Lonjakan pesanan pada masa promosi semestinya telah diperhitungkan dalam perencanaan operasional. Target penjualan perlu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dalam menyortir, mengambil, dan mengantarkan barang.
“Keberhasilan promo jangan hanya dihitung dari banyaknya transaksi. Ukur juga berapa paket yang sampai dengan selamat, seberapa tepat waktu pengirimannya, dan seberapa cepat keluhan konsumen diselesaikan,” imbuhnya.
BPKN juga menyoroti perlunya perlindungan bagi kurir dan petugas gudang. Tekanan kerja, antrean panjang, serta komunikasi yang buruk perlu ditangani agar tidak berkembang menjadi konflik yang membahayakan pekerja maupun barang kiriman.
“Kurir dan petugas gudang membutuhkan sistem kerja yang tertib dan aman. Perusahaan harus membenahi akar persoalannya. Setiap pihak tetap wajib menjaga keselamatan dan keamanan barang konsumen,” jelas Mufti.
Marketplace dan perusahaan ekspedisi diminta memperkuat koordinasi dalam menangani pengaduan pelanggan. Konsumen perlu memiliki jalur penyelesaian yang mudah diakses serta dapat memantau perkembangan penanganan masalahnya.
Mufti menekankan kepercayaan konsumen bergantung pada tanggung jawab perusahaan saat gangguan terjadi. Informasi yang jujur, solusi yang jelas, dan penyelesaian yang dapat dipastikan menjadi bagian penting dari perlindungan konsumen.
