
Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Surat pengunduran diri disampaikan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Kamis, 12 November 2026, dengan permintaan agar prosesnya segera ditindaklanjuti.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan adanya surat pengunduran diri tersebut yang juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pimpinan MPR menyatakan akan segera menggelar rapat gabungan untuk memproses kekosongan jabatan Wakil Presiden.
“Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut,” kata Muzani di Gedung MPR. Pertemuan antara Gibran dan pimpinan MPR berlangsung singkat.
Batas Waktu Konstitusional
Kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak dapat diisi melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan MPR harus menyelenggarakan sidang pemilihan paling lambat 60 hari setelah jabatan itu kosong.
Ketentuan tersebut mengharuskan Presiden mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, anggota MPR memilih satu nama untuk mengisi sisa masa jabatan yang tersedia.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.” Aturan ini menjadi dasar utama pengisian jabatan setelah pengunduran diri Gibran.
Tahapan Pemilihan di MPR
Tata cara pemilihan diatur lebih lanjut dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR juga memuat tahapan teknis dari penjadwalan hingga pelantikan.
Pimpinan MPR terlebih dahulu menggelar rapat gabungan paling lambat 3 x 24 jam setelah terjadi kekosongan jabatan. Rapat itu menetapkan jadwal sidang paripurna pemilihan dengan tetap memperhitungkan batas waktu 60 hari.
Hasil rapat gabungan disampaikan kepada Presiden paling lambat 3 x 24 jam setelah rapat selesai. Pemberitahuan itu mencakup jadwal sidang dan persyaratan bagi calon Wakil Presiden.
Presiden kemudian mengajukan dua nama calon beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR. Usulan tersebut harus diterima paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar.
MPR membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen kedua calon. Tim ini beranggotakan paling banyak 5 persen dari seluruh anggota MPR dengan unsur fraksi dan kelompok DPD secara proporsional.
Verifikasi dokumen dilakukan paling lama tujuh hari sejak Presiden menyerahkan persyaratan calon. Bila ada kekurangan, pimpinan MPR meminta Presiden melengkapinya paling lambat empat hari sebelum sidang paripurna.
Apabila persyaratan belum terpenuhi, pemeriksaan dapat diperpanjang sampai 1 x 24 jam sebelum sidang. MPR juga dapat menjadwalkan ulang sidang selama proses itu tidak melewati tenggat 60 hari yang ditetapkan konstitusi.
Mekanisme Suara Terbanyak
Setelah dua kandidat lolos pemeriksaan administrasi, keduanya harus menyatakan kesediaan untuk dicalonkan di hadapan sidang paripurna. Anggota MPR kemudian memberikan suara untuk menentukan Wakil Presiden terpilih.
Calon dengan perolehan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden. Jika kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, MPR wajib mengulang pemungutan suara satu kali.
Apabila pemungutan suara ulang tetap menghasilkan suara berimbang, Presiden berwenang memilih salah satu dari dua calon tersebut. Mekanisme itu diatur dalam Pasal 140 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024.
Hasil pemilihan dicatat dalam berita acara yang ditandatangani pimpinan MPR dan para saksi. MPR lalu menetapkan calon terpilih melalui Ketetapan MPR sebelum pelantikan dilakukan dalam sidang paripurna.
Jika MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang, pengucapan sumpah atau janji dapat dilakukan di hadapan rapat paripurna DPR. Bila DPR juga tidak dapat menggelar rapat, pelantikan berlangsung di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan pimpinan Mahkamah Agung.





