Ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan pejabat negara tetap wajib memberi jalan kepada kereta api di perlintasan sebidang. Hak prioritas yang berlaku di jalan raya tidak menghapus kewajiban tersebut.
Kereta api memiliki hak utama untuk melintas pada titik pertemuan langsung antara jalur rel dan jalan. Semua pengguna jalan harus memberikan kesempatan kepada perjalanan kereta api terlebih dahulu.
Dasar kewajiban itu terdapat dalam Pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Aturan tersebut menyatakan pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan.
Korlantas Polri menyampaikan bahwa kendaraan dengan hak prioritas tetap terikat oleh ketentuan ini. “Artinya, kendaraan prioritas sekalipun tetap wajib mengalah dan memberikan kesempatan kepada kereta api untuk melintas,” demikian keterangan yang dikutip dari Korlantas Polri.
Ketentuan ini membedakan hak utama kereta api di rel dengan prioritas kendaraan ketika berada di jalan raya. Karena itu, pengaturan kendaraan darurat tidak dapat dijadikan alasan untuk melintas lebih dahulu di depan kereta api.
Tujuh Kelompok Kendaraan Prioritas
Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur kelompok kendaraan yang memperoleh prioritas. Ada tujuh kelompok yang dicantumkan dalam urutan tersebut.
- Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.
- Ambulans yang mengangkut orang sakit.
- Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.
- Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia.
- Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara.
- Iring-iringan pengantar jenazah.
- Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pemadam kebakaran berada pada posisi pertama karena menjalankan tugas pemadaman yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa dan ancaman kerusakan dalam skala besar. Kendaraan tersebut perlu bergerak cepat menuju lokasi untuk mencegah dampak insiden yang lebih besar.
Ambulans berada pada urutan kedua sebagai kendaraan yang mengangkut orang sakit. Pasien yang dibawa ambulans biasanya membutuhkan penanganan darurat.
Prioritas ketiga diberikan kepada kendaraan yang digunakan untuk menolong kecelakaan lalu lintas. Fungsinya berkaitan dengan penanganan insiden yang berlangsung di jalan.
Setelah itu, undang-undang mencantumkan kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara berada pada urutan sesudahnya.
Iring-iringan pengantar jenazah juga termasuk dalam daftar kendaraan yang berhak didahulukan. Prioritas bagi konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu ditetapkan menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Aturan Berlaku di Titik Perpotongan Rel
Perlintasan sebidang adalah titik tempat jalan raya bersinggungan langsung dengan jalur kereta api. Kondisi tersebut memerlukan kepatuhan setiap pengguna jalan terhadap perjalanan kereta yang akan lewat.
Aturan prioritas kendaraan dirancang untuk mendukung kepentingan tertentu di jalan raya. Namun, pengaturan itu tetap tunduk pada kewajiban khusus di perlintasan sebidang sebagaimana diatur dalam undang-undang perkeretaapian.
Ketika kereta api akan melintas, ambulans dan kendaraan pemadam kebakaran harus menunggu serta memberi kesempatan perjalanan kereta terlebih dahulu. Ketentuan yang sama berlaku bagi kendaraan pimpinan lembaga negara dan pejabat negara asing.
Pengguna jalan perlu membedakan dua ketentuan tersebut agar tidak salah memahami hak prioritas. Daftar kendaraan prioritas mengatur penggunaan jalan raya, sedangkan perjalanan kereta api harus didahulukan di jalur perpotongan rel dan jalan.
Seluruh kendaraan yang tercantum dalam Pasal 134 tetap wajib mematuhi aturan di perlintasan sebidang. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa keselamatan kereta api menjadi ketentuan yang harus dipenuhi pada lokasi tersebut.
