PSSI berencana mengaudit pengelolaan dana non-APBN Federasi Futsal Indonesia (FFI). Audit ini akan menelusuri alasan subsidi klub yang terlambat hingga menunggak serta belum tersedianya insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP).
PSSI menyatakan langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan organisasi futsal nasional. Pemeriksaan akan difokuskan pada sumber pendapatan, arus kas, penggunaan anggaran, dan kewajiban FFI kepada klub maupun asosiasi futsal provinsi.
Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan pemerintah melalui PSSI telah mengalokasikan dukungan anggaran Rp20 miliar kepada FFI pada tahun ini. Dana tersebut diperuntukkan bagi kepentingan tim nasional futsal.
Menurut Yunus, penyusunan kebutuhan anggaran tersebut turut melibatkan FFI sebagai organisasi yang menaungi futsal Indonesia. Dengan begitu, perencanaan program tidak hanya disusun oleh PSSI, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan yang diajukan organisasi futsal.
PSSI menegaskan pengelolaan anggaran di federasi dilakukan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang terbuka. Laporan keuangan PSSI disusun setiap tahun, diaudit, lalu dipaparkan kepada anggota dalam Kongres PSSI.
“Transparansi keuangan merupakan prinsip yang kami jalankan secara konsisten. Laporan keuangan PSSI diaudit setiap tahun dan dipertanggungjawabkan dalam kongres. Begitu pula dengan penggunaan APBN, semuanya memiliki mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang jelas,” kata Yunus, Sabtu (14/11/2026).
Yunus membedakan anggaran untuk kebutuhan tim nasional dengan persoalan subsidi klub dan insentif AFP. Kebutuhan pembiayaan tersebut perlu dipenuhi melalui dana non-APBN, termasuk sponsor, kerja sama komersial, serta pendapatan organisasi lainnya.
Karena itu, PSSI akan memeriksa bagaimana dana non-APBN FFI dikelola dan dialirkan. Audit juga akan melihat apakah terdapat persoalan keuangan yang menyebabkan kewajiban kepada anggota belum dapat dipenuhi.
“Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia. Kami perlu melihat bagaimana dana non-APBN FFI dikelola, bagaimana arus kasnya, dan apakah ada persoalan keuangan yang menyebabkan kewajiban kepada anggota tidak terpenuhi. Semua harus diperiksa secara objektif,” tegas Yunus Nusi.
PSSI menyebut audit diperlukan agar pengelolaan organisasi berjalan sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini juga diarahkan untuk memastikan kompetisi dan pembinaan futsal tetap memperoleh dukungan yang memadai.
Keberhasilan tim nasional futsal di level internasional dinilai perlu berjalan seiring dengan kondisi organisasi yang kuat. Klub serta asosiasi futsal provinsi dipandang sebagai fondasi penting bagi perkembangan pemain dan pembinaan di berbagai daerah.
“Prestasi tim nasional futsal harus berjalan bersama dengan kesehatan organisasi dan keberlangsungan pembinaan di daerah. Klub dan asosiasi provinsi adalah fondasi perkembangan futsal Indonesia dan prestasi tim nasional. Jangan sampai prestasi di tingkat internasional terus berkembang, tetapi persoalan mendasar yang dihadapi anggota justru tidak terselesaikan,” tutup Yunus Nusi.
