PSSI mencabut penetapan Michael Sianipar sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia periode 2024-2028 melalui Surat Keputusan Nomor 271/SKEP/XI-2026. Dalam keputusan yang terbit pada Kamis (12/11/2026) itu, PSSI juga menunjuk Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas ketua.
Michael menolak pencabutan tersebut dan menyatakan masih menjabat sebagai Ketua Umum FFI yang sah. Ia bahkan membuka kemungkinan melaporkan pihak yang menerbitkan surat keputusan itu kepada Kementerian Hukum hingga kepolisian.
Ancaman langkah hukum itu muncul apabila penunjukan Vivin benar-benar diterapkan. Michael mengaku belum menerima komunikasi langsung dari PSSI mengenai pengangkatan anggota Komite Eksekutif PSSI tersebut.
“Bila itu terjadi, maka itu adalah suatu penunjukan yang ilegal,” ucap Michael. Menurut dia, pergantian pengurus tidak dapat dilakukan di luar aturan organisasi yang berlaku.
PSSI Tunjuk Vivin Cahyani
Surat keputusan PSSI ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Dokumen itu secara tegas menyatakan penetapan Ketua Umum FFI untuk masa jabatan 2024 sampai 2028 tidak berlaku lagi.
Selain mencabut penetapan sebelumnya, PSSI memasukkan nama Vivin sebagai pelaksana tugas Ketua Asosiasi Futsal Indonesia atau Federasi Futsal Indonesia. Dalam salinan keputusan, PSSI menuliskan, “Menunjuk Saudari Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas Ketua Asosiasi Futsal Indonesia / Federasi Futsal Indonesia.”
Michael menyampaikan penolakan sehari setelah surat itu diterbitkan. Kepada Antara pada Jumat (13/11/2026), ia menegaskan statusnya dengan jawaban, “(Masih jadi Ketum FFI) betul.”
Perbedaan Soal Prosedur
Michael mendasarkan penolakannya pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FFI serta surat keputusan kepengurusan dari Kementerian Hukum. Ia menilai aturan itu memuat jalur untuk menyampaikan aspirasi dan mengajukan kongres luar biasa.
“Jadi kalau bicara soal perubahan di dalam kepengurusan di FFI, itu aturannya mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Futsal Indonesia yang dilindungi oleh Kemenkum,” ucap Michael. Ia menyebut mekanisme tersebut harus dipakai dalam setiap perubahan kepemimpinan.
Michael menilai penggantian kepengurusan yang sah tanpa prosedur sesuai AD/ART sebagai tindakan ilegal. “Bila ada upaya untuk mengganti kepengurusan yang sah yang dilindungi oleh AD/ART dan Kementerian Hukum secara legal, melalui prosedur yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu adalah upaya ilegal,” katanya.
Sengketa ini kini berpusat pada perbedaan pandangan mengenai dasar dan mekanisme perubahan kepengurusan FFI. PSSI telah menerbitkan pencabutan serta penunjukan pelaksana tugas, sementara Michael tetap berpegang pada AD/ART dan pengesahan kepengurusan dari Kementerian Hukum.
