Desakan Kongres Luar Biasa atau KLB FFI menguat setelah lima anggota Komite Eksekutif federasi mengundurkan diri dari kepengurusan. Dua pengunduran diri terbaru datang dari Dimas Bagus Kurniawan, pemilik BTS, serta Herman yang menjabat Ketua AFP Jawa Barat.
Keduanya menyampaikan pengunduran diri pada Rabu (11/11/2026) di tengah polemik kepemimpinan Michael Sianipar. Sebelumnya, tiga anggota Exco telah lebih dahulu meninggalkan kepengurusan Federasi Futsal Indonesia.
Situasi internal FFI juga dipengaruhi keberatan dari 10 klub peserta Profesional Futsal League atau PFL. Klub-klub tersebut memprotes keterlambatan subsidi dan pemberhentian Sekjen Budi Setiawan yang dinilai tidak sesuai prosedur.
Sepuluh klub itu kemudian menyuarakan kebutuhan penyelenggaraan KLB. Bertambahnya jumlah Exco yang mundur mempertegas tuntutan perubahan di organisasi futsal nasional tersebut.
Persoalan Kepemimpinan Internal
Mantan Sekjen FFI Budi Setiawan menilai gelombang protes anggota dan pengunduran diri pengurus merupakan persoalan serius bagi federasi. Menurut dia, keberatan yang datang dari banyak pihak tidak dapat dipandang sebagai kondisi biasa.
"Jika 1-2 anggota protes mungkin masih bisa dianggap lumrah, tetapi jika sebagian besar anggota sudah bersuara dan beberapa Exco mundur tentu kita patut bertanya ada apa sebenarnya dengan FFI?" ujar Budi Setiawan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Budi juga mempertanyakan gejolak organisasi yang muncul selama kepemimpinan Michael Sianipar. Ia menilai turbulensi internal dalam beberapa waktu terakhir memerlukan perhatian serius.
"Ada apa sebenarnya dengan gaya kepemimpinan Michael Sianipar sehingga begitu banyak turbulensi organisasi dalam beberapa waktu terakhir?" ujar Budi. Ia menegaskan pemberhentiannya sebagai Sekjen bukan menjadi awal dari persoalan yang berkembang di tubuh federasi.
Dukungan Pemilik Suara
Terkait tuntutan KLB, Budi menyebut mayoritas pemilik suara telah menyatakan dukungan untuk pelaksanaannya. Aspirasi itu disebut bertujuan membentuk kepengurusan FFI yang dinilai lebih baik.
Budi membantah adanya dualisme organisasi dalam polemik tersebut. Ia menyatakan tidak membentuk kantor tandingan maupun menerbitkan surat atas nama organisasi.
"Tidak ada dualisme organisasi, saya tidak bikin kantor tandingan, saya tidak membuat surat atas nama organisasi. Jadi kalau dibilang dualisme terlalu berlebihan. Yang ada yaitu aspirasi anggota untuk melaksanakan KLB karena hak-hak dasar mereka sebagai anggota diabaikan selama ini," tutur Budi.
Ia mengatakan para pemilik suara telah menyiapkan dokumen permohonan persetujuan untuk menggelar KLB. Menurut Budi, dukungan dari 58 voters tersebut telah memenuhi ketentuan dua pertiga anggota dan surat akan diserahkan langsung kepada PSSI.
