Kementerian Sosial atau Kemensos menegaskan tautan pendaftaran bantuan sosial senilai Rp 5,4 juta yang beredar pada November 2026 merupakan informasi palsu. Tautan tersebut mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi dan dinilai sebagai modus phishing.
Unggahan itu beredar di Facebook pada Minggu, 1 November 2026, dengan narasi mengenai bantuan sosial uang tunai dan non-tunai. Pengguna diminta mengecek nama serta mendaftar memakai nomor akun Telegram aktif untuk mengklaim bantuan.
Nominal Rp 5,4 juta digunakan dalam narasi unggahan untuk menarik perhatian masyarakat yang membutuhkan bantuan. Namun, tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi Kemensos.
Permintaan Data Pribadi
Laman yang dituju melalui tautan tersebut meminta sejumlah informasi dari pengguna. Data yang diminta meliputi nama lengkap, asal provinsi, dan nomor akun Telegram.
Permintaan data itu menjadi tanda yang perlu diwaspadai karena informasi pribadi dapat disalahgunakan. Masyarakat diingatkan agar tidak menyerahkan data pribadi melalui tautan yang tidak jelas asal-usulnya.
Kemensos menyatakan tidak pernah membuat situs maupun tautan untuk pendaftaran atau pencairan bantuan sosial. Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa tautan yang menawarkan pencairan bantuan tidak dapat dijadikan saluran resmi.
“Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial,” demikian imbauan Kemensos di laman resminya. Imbauan tersebut ditujukan untuk mengingatkan masyarakat atas berbagai informasi bantuan yang beredar di internet.
Imbauan Waspada Hoaks Bansos
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap hoaks bantuan sosial. Imbauan itu dimuat dalam unggahan Instagram resmi Kemensos pada 25 April 2026.
“Banyak berita hoaks di media sosial yang menyesatkan masyarakat. Hal ini bisa masuk ke dalam kategori penipuan,” kata Gus Ipul.
Ia menambahkan bahwa Kemensos berkomitmen menyisir dan meluruskan kabar yang tidak bertanggung jawab. Salah satu langkah yang disebutkan adalah meneruskan informasi tersebut kepada aparat penegakan hukum.
Informasi palsu mengenai bansos Kemensos kerap memakai nominal bantuan untuk mendorong pengguna segera membuka tautan. Pola ini dapat membuat korban mengabaikan pemeriksaan terhadap alamat laman dan pihak yang meminta data.
Masyarakat perlu mencermati setiap informasi pencairan maupun pendaftaran bantuan yang diterima melalui media sosial. Tautan yang meminta data pribadi, termasuk nomor akun Telegram, patut dicurigai apabila tidak berasal dari kanal resmi Kemensos.
