Silmy Karim didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai dan saham dengan nilai total sekitar Rp33,9 miliar. Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan itu juga didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal warga negara asing atau WNA hingga Rp168,9 miliar.
Dakwaan dibacakan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026). Perkara tersebut memuat dua pokok dakwaan, yakni penerimaan gratifikasi serta dugaan pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian.
Rincian Dugaan Gratifikasi
Dalam dakwaan gratifikasi, jaksa menyebut Silmy menerima uang tunai senilai Rp2,56 miliar dan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas senilai sekitar Rp31,38 miliar. Total nilai penerimaan yang didakwakan mencapai Rp33.941.119.000.
Jaksa menyatakan penerimaan itu berkaitan dengan jabatan Silmy sebagai Direktur Jenderal Imigrasi dan Wakil Menteri pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Periode jabatan yang disebut dalam dakwaan berlangsung sejak 21 Oktober 2024 hingga 4 Juni 2026.
Uang tunai tersebut disebut diterima dalam rentang 19 Agustus 2025 sampai 11 Mei 2026 dengan keterangan Dana Operasional Wakil Menteri IMIPAS. Rinciannya meliputi Rp960 juta pada 19 Agustus 2025 serta Rp160 juta setiap bulan sejak 25 Agustus 2025 hingga 11 Mei 2026, dengan total Rp1,6 miliar.
Jaksa juga mendakwa Silmy menerima uang yang digunakan untuk membeli saham atas namanya sendiri pada sejumlah perusahaan sekuritas. Nilai saham itu mencapai Rp31.381.119.019, dengan pembelian disebut dilakukan sejak 1 Agustus 2023 hingga 11 September 2025.
Jaksa menyatakan pembelian saham tersebut patut diduga berasal dari penerimaan uang dari pihak lain. Penerimaan uang tunai dan saham itu dinilai berkaitan dengan jabatan serta bertentangan dengan tugas dan kewajiban Silmy.
“Terdakwa Silmy Karim tidak pernah melaporkan penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak diterima sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12C ayat (2) UU Tipikor,” kata jaksa. Karena itu, jaksa menilai seluruh penerimaan tersebut merupakan gratifikasi yang dianggap suap tanpa dasar yang sah menurut hukum.
Dakwaan Pemerasan Izin Tinggal WNA
Dalam dakwaan lain, Silmy dituduh melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian yang berkaitan dengan izin tinggal WNA. Nilai praktik yang disebut dalam dakwaan mencapai Rp168,9 miliar.
Jaksa menyebut praktik itu turut memperkaya Silmy serta sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Silmy sendiri didakwa menerima Rp1,2 miliar dari praktik tersebut.
Pejabat lain yang disebut menerima keuntungan antara lain Plt Dirjen Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam sebesar Rp500 juta dan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra sekitar Rp6,53 miliar. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji disebut menerima sekitar Rp2,88 miliar, sedangkan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo sekitar Rp4,24 miliar.
Jaksa juga menyebut Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi diperkaya sekitar Rp16,30 miliar. Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah disebut diperkaya senilai sekitar Rp50,96 miliar.
Menurut jaksa, Silmy bersama Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti, dan Juniadi melakukan perbuatan tersebut secara melawan hukum serta menyalahgunakan kekuasaan. Para pihak tersebut disebut memiliki peran yang saling berkaitan dalam praktik pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA.
