Tim kuasa hukum mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim membantah uang Rp168 miliar yang tercantum dalam dakwaan jaksa penuntut umum merupakan milik kliennya. Dana itu disebut dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing.
Silmy didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian dengan nilai Rp168,9 miliar. Ia juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp33,8 miliar.
Penjelasan tersebut disampaikan kuasa hukum Silmy, Soesilo, setelah sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026). Menurutnya, nominal Rp168 miliar yang muncul dalam dakwaan tidak dapat langsung diposisikan sebagai uang milik Silmy.
“Perlu saya tegaskan bahwa 168 itu bukan uangnya Pak Silmy, ya,” ujar Soesilo di hadapan awak media. Pernyataan itu menjadi bantahan utama pihak terdakwa terhadap uraian mengenai aliran dana dalam dakwaan jaksa.
Penjelasan Dana Rp2,5 Miliar
Selain nominal Rp168 miliar, kuasa hukum juga memberikan penjelasan mengenai dana Rp2,5 miliar yang disebut dalam surat dakwaan. Soesilo menyatakan dana tersebut berasal dari dana operasional wakil menteri yang pengelolaannya memiliki dasar aturan.
“Karena proses yang di Pak Silmy, termasuk yang 2,5 tadi yang di surat dakwaan ada, itu adalah uang yang berasal dari dana operasional wakil menteri. Dan itu sah dan dibuat dengan aturan yang cukup,” tambahnya.
Pihak Silmy memandang penjelasan mengenai asal dana itu penting untuk membedakan dana operasional dari tuduhan penerimaan yang didakwakan. Namun, status dan pembuktian unsur-unsur perkara tersebut tetap akan diuji dalam proses persidangan.
Keberatan atas Konstruksi Dakwaan
Kuasa hukum juga menilai konstruksi dakwaan jaksa mengandung kejanggalan karena peran Silmy disebut hanya mengetahui dan membiarkan suatu keadaan. Di sisi lain, Silmy dijerat dengan Pasal 12 huruf e mengenai pemerasan dalam jabatan serta Pasal 12B tentang penerimaan gratifikasi.
Soesilo menilai penyebutan peran tersebut tidak selaras dengan pasal yang dikenakan kepada kliennya. Ia mempertanyakan logika penerapan pasal pemerasan dan gratifikasi bila dakwaan hanya menggambarkan Silmy mengetahui serta membiarkan tindakan yang dipersoalkan.
“Peran Pak Silmy itu menurut dakwaan tadi adalah hanya mengetahui. Mengetahui kemudian membiarkan. Rasanya kalau dari logika umum sangat janggal, ya,” papar Soesilo.
Ia melanjutkan, Pasal 12 huruf e merupakan pasal pemerasan dalam jabatan, sedangkan Pasal 12B berkaitan dengan gratifikasi. Menurutnya, tuduhan seorang wakil menteri melakukan langkah-langkah di tingkat bawah dalam pemerasan sulit diterima secara logika.
Eksepsi pada Sidang Lanjutan
Pihak Silmy berencana menyampaikan argumentasi tersebut melalui nota keberatan atau eksepsi. Penjelasan lebih lanjut juga dapat disampaikan pada pemeriksaan pokok perkara.
“Itu saya kira nanti akan kita klarifikasi ketika di dalam perlawanan ataupun di dalam pokok perkara,” tambah Soesilo. Kuasa hukum menyatakan tetap mendukung penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Nota keberatan dijadwalkan disampaikan dalam sidang lanjutan pada 5 November mendatang. Sidang itu akan menjadi tahap berikutnya bagi pihak terdakwa untuk merespons dakwaan yang telah dibacakan jaksa.
