Perseteruan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan mantan istrinya, Sarwendah, kembali mengemuka setelah Sarwendah dilaporkan mendatangi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA. Langkah tersebut disebut turut diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan sengketa hak asuh anak.
Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mempertanyakan dasar pengakuan Sarwendah sebagai korban. Menurut Minola, Ruben justru tidak pernah bertemu dengan anak-anaknya.
“Korbannya seperti apa? Orang Ruben kok yang gak pernah bertemu sama anaknya, kok mereka pula yang korban?” kata Minola Sebayang. Pernyataan itu disampaikan Minola saat ditemui di kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Persoalan Biaya Kebutuhan Anak
Minola menduga pengakuan sebagai korban berkaitan dengan keputusan Ruben yang sempat menunda pembayaran sejumlah biaya kebutuhan anak. Namun, ia menegaskan penundaan itu bukan berarti Ruben menolak menjalankan kewajiban.
Pihak Ruben disebut menunggu adanya keterbukaan informasi dan pembicaraan mengenai pengeluaran untuk anak-anak. Minola menilai kebutuhan tersebut sebelumnya tidak disampaikan maupun didiskusikan.
“Mungkin sebagai korban karena Ruben bukan setop ya, artinya tidak membayarkan dulu biaya pengeluaran untuk kepentingan anak karena gak pernah disampaikan dan didiskusikan,” ujar Minola. Ia menambahkan bahwa anak-anak dapat menjadi korban karena tidak bertemu dengan ayahnya.
Persoalan nafkah anak juga menjadi perhatian dalam proses sengketa hak asuh tersebut. Minola menyebut pihak Ruben masih menunggu hasil audit pertanggungjawaban uang bulanan yang nilainya lebih kurang Rp 200 juta setiap bulan.
Selain dana bulanan, Ruben disebut ikut menanggung setengah pembayaran kartu kredit. Pihaknya meminta pembuktian mengenai penggunaan kartu kredit itu, termasuk apakah pengeluarannya benar dipakai untuk kebutuhan anak di luar nafkah bulanan.
“Mana pembuktian bahwa penggunaan kartu kredit itu memang untuk kepentingan anak di luar yang Rp 200 juta itu? Sampai hari ini belum dibuktikan di persidangan,” tegas Minola. Ia mengatakan pembuktian tersebut diperlukan dalam perkara hak asuh anak.
Audit dan Dana Renovasi Rumah
Minola juga menyinggung pernyataan pihak Sarwendah yang sebelumnya disebut telah melakukan audit internal secara mandiri. Menurutnya, hasil audit itu belum diajukan sebagai bukti dalam ruang persidangan.
“Katanya sudah mengaudit diri sendiri juga, mana kok gak dijadikan bukti dalam ruang persidangan?” ujar Minola. Ia meminta agar seluruh klaim terkait perkara tersebut dibuktikan melalui proses persidangan.
Pihak Ruben turut menunggu bukti mengenai aliran dana renovasi rumah di kawasan Cilandak. Minola menyebut sebelumnya ada klaim dana renovasi rumah tersebut mencapai Rp 20 miliar.
Menurut Minola, bukti pengeluaran untuk rumah Cilandak belum disampaikan dalam persidangan. Ia juga mempertanyakan proses penghitungan dana yang disebut masih berlangsung hingga saat ini.
“Termasuk bukti uang keluar untuk rumah Cilandak, sampai hari ini belum dibuktikan di persidangan,” pungkasnya. Persoalan pembuktian dana tersebut masih menjadi bagian yang disorot pihak Ruben dalam sengketa hak asuh anak.
