Pemerintah Provinsi Jawa Timur membebaskan pengenaan pajak progresif dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahap kedua. Program tersebut berjalan mulai 1 Oktober 2026 sampai 30 November 2026.
Selain pajak progresif, kebijakan ini membebaskan sanksi administratif PKB dan BBNKB. Pemprov Jawa Timur juga memberikan pengurangan atau pembebasan tunggakan pokok PKB untuk penerima yang memenuhi ketentuan.
Pelaksanaan pemutihan tahap kedua didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/570/013/2026. Aturan itu mengatur pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur Tahap II.
Program berdurasi dua bulan ini melanjutkan kebijakan pembebasan pajak daerah yang digelar pada 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Tahap kedua memiliki periode pelaksanaan yang lebih panjang dibandingkan program sebelumnya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa program tersebut ditujukan bagi masyarakat Jawa Timur. “Pembebasan pajak daerah untuk masyarakat Jawa Timur akan digelar selama dua bulan,” kata Khofifah.
Pembebasan Sanksi dan Pajak Progresif
Pembebasan sanksi administratif berlaku untuk kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB.
Pajak progresif kendaraan termasuk dalam komponen yang dibebaskan selama masa program. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari paket pemutihan pajak daerah yang ditetapkan Pemprov Jawa Timur.
Wajib pajak dari kelompok buruh memperoleh pengurangan tunggakan pokok PKB sebesar 20 persen. Keringanan ini berlaku bagi pemilik sepeda motor roda dua.
Potongan tunggakan tersebut mencakup pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Ketentuan itu hanya menyasar kendaraan roda dua milik wajib pajak yang berprofesi sebagai buruh.
Penerima Pembebasan Tunggakan
Pemilik sepeda motor roda dua yang terdaftar dalam P3KE dapat memperoleh pembebasan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Pembebasan juga tersedia bagi wajib pajak yang tercatat dalam DTSEN.
P3KE merupakan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. DTSEN merupakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang dipakai dalam penetapan penerima sesuai ketentuan program.
Kendaraan roda dua untuk kepentingan masyarakat melalui aplikasi transportasi online turut masuk dalam cakupan pembebasan tunggakan. Kendaraan motor roda tiga juga mendapatkan fasilitas pembebasan tunggakan.
Kanal Pembayaran
Pembayaran pajak kendaraan dapat dilakukan melalui Kantor Bersama Samsat Jawa Timur di seluruh wilayah provinsi. Wajib pajak juga dapat menggunakan Samsat Keliling, Samsat Jempol, dan ATM Samsat QRIS di sejumlah titik publik.
Kanal lain yang tersedia meliputi kantor pos, gerai minimarket, dan sejumlah layanan pembayaran digital. Sebelum membayar, wajib pajak perlu memeriksa status tunggakan serta kategori keringanan yang sesuai dengan kendaraannya.
Masa pemutihan pajak kendaraan tahap kedua berakhir pada 30 November 2026. Pembebasan, pengurangan, dan keringanan dalam program ini berlaku dengan sasaran serta ketentuan yang berbeda-beda.
