
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat pelanggaran berat dalam Tes Kemampuan Akademik jenjang SMA sederajat 2026 paling banyak dilakukan oleh siswa. Temuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan TKA yang mencakup pelanggaran ringan, sedang, hingga berat.
Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen, Rahmawati, menyatakan pelanggaran berat paling banyak dilakukan peserta. Ia menyampaikan informasi itu kepada Kompas.com pada Kamis (5/11/2026).
Secara keseluruhan, Kemendikdasmen mencatat 308 pelanggaran selama pelaksanaan TKA SMA sederajat 2026. Jumlah tersebut mencakup tindakan yang dilakukan siswa, pengawas, maupun pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan tes.
Rahmawati belum merinci jumlah pasti pelanggaran yang dilakukan siswa dan pengawas dari total 308 kasus tersebut. Menurut dia, publikasi rinciannya masih menunggu arahan Inspektorat Jenderal dan kepala BKPDM.
Jenis Pelanggaran yang Ditemukan
Pelanggaran yang dicatat dalam TKA SMA 2026 antara lain live streaming serta pengunggahan foto atau video yang memuat layar tes. Tindakan tersebut dinilai dapat mengganggu integritas dan kerahasiaan pelaksanaan asesmen.
Rahmawati mengatakan sebagian sekolah menerima teguran akibat pelanggaran yang dilakukan siswa. Namun, ia menegaskan bahwa sejumlah sekolah telah menindaklanjuti teguran yang diberikan pemerintah.
Pendalaman Dugaan Pelanggaran
Kemendikdasmen sebelumnya menyatakan telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terkait laporan pelanggaran TKA tingkat SMA sederajat. Nama-nama tersebut masih dalam tahap pendalaman dan pemeriksaan untuk memastikan keterkaitan serta bukti yang tersedia.
Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, menyebut proses pengumpulan informasi dilakukan agar penanganan berjalan akuntabel. “Sejauh ini, kami sudah mengantongi beberapa nama yang diduga kuat terkait dengan laporan pelanggaran TKA. Namun, nama-nama tersebut masih dalam proses pendalaman dan pemeriksaan untuk memastikan keterkaitan serta bukti yang ada,” kata Faisal.
Ia menekankan bahwa penanganan tidak akan didasarkan pada asumsi. “Kami ingin memastikan setiap langkah diambil berdasarkan fakta, bukan asumsi. Apabila pelanggaran terbukti, penanganannya akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.
Sanksi Berdasarkan Tingkat Pelanggaran
Penanganan dugaan pelanggaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik. Ketentuan itu juga merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional.
Bagi peserta, pelanggaran ringan dapat ditangani melalui peringatan lisan oleh pengawas ruang. Pelanggaran sedang dapat berujung pada pembatalan ujian untuk mata pelajaran yang bersangkutan.
Pelanggaran berat dapat dikenai pengeluaran peserta dari ruang ujian dan pemberian nilai nol pada mata pelajaran terkait. Tindakan itu diterapkan setelah penyelenggara tingkat pusat melakukan investigasi.
Aturan juga mengatur sanksi bagi penulis dan penelaah soal, penyelia pengawas, pendamping penyelia, pengawas ruang, proktor, serta teknisi. Pelanggaran ringan dapat berujung peringatan lisan, pelanggaran sedang berupa surat peringatan, sedangkan pelanggaran berat dapat berakibat pemberhentian dari penugasan terkait.
Sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran sedang dapat dikenai pembatalan pelaksanaan tes. Untuk pelanggaran berat, sekolah dapat direkomendasikan dihentikan sebagai pelaksana TKA dan Asesmen Nasional selama tiga kali penyelenggaraan berturut-turut.







