LPDP menyatakan dukungan terhadap percepatan akses dan peningkatan kualitas pendidikan kedokteran serta kedokteran gigi di Indonesia melalui skema beasiswa. Program ini diarahkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dan subspesialis di berbagai daerah.
Direktur Utama LPDP Yon Arsal menyampaikan dukungan tersebut dalam kegiatan Program Akselerasi Peningkatan Akses serta Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi di Graha Diktisaintek, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026). Kegiatan itu merupakan kolaborasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan Kementerian Kesehatan.
Yon mengatakan LPDP mengemban mandat untuk mendukung pembangunan melalui berbagai inisiatif pendidikan. Beasiswa menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk mendukung pendidikan dokter spesialis.
“Seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan, LPDP telah dan akan terus mendukung program ini,” kata Yon Arsal. Dukungan itu mencakup biaya studi di universitas, biaya hidup, serta kebutuhan lain selama masa pendidikan.
Investasi Pendidikan Jangka Panjang
Menurut Yon, pembiayaan pendidikan dokter spesialis merupakan investasi jangka panjang pemerintah bagi masyarakat. Investasi tersebut dinilai penting untuk mendorong pemenuhan tenaga kesehatan di berbagai wilayah.
“Dukungan tersebut kami pandang sebagai investasi jangka panjang pemerintah. LPDP hadir untuk mengelola amanah negara, yakni dana abadi pendidikan yang harus dikelola dengan baik sebagai bentuk investasi jangka panjang negara bagi masyarakat,” katanya.
Hingga saat ini, LPDP telah mendukung pendidikan bagi 3.613 dokter spesialis dan subspesialis di Indonesia. Dari jumlah itu, 594 dokter telah menyelesaikan pendidikan, sementara 2.320 dokter masih menjalani studi.
Sebanyak 40 dokter lainnya berada dalam tahap persiapan pendidikan. Data tersebut menunjukkan peran beasiswa dalam menambah kapasitas pendidikan tenaga medis spesialis.
Namun, Yon menekankan bahwa peningkatan jumlah dokter yang menempuh pendidikan belum cukup untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan nasional. Pemerataan dokter di setiap daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan tetap memerlukan kebijakan lintas lembaga.
“LPDP dapat membantu menyediakan beasiswa untuk mendukung pendidikan dokter spesialis. Akan tetapi, kebijakan terkait penempatan dokter dan pemerataan ketersediaan tenaga medis memerlukan kolaborasi dengan kementerian serta lembaga terkait,” tegasnya.
Penambahan Program Pendidikan Spesialis
Pemerintah juga menjalankan langkah lain untuk memperluas akses pendidikan kedokteran melalui Program Hasil Terbaik Cepat. Program tersebut mencakup pembangunan bertahap 407 rumah sakit di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Kesehatan Prof. dr. Dante Saksono menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan rencana pembangunan rumah sakit tersebut. Pembangunan fasilitas kesehatan diposisikan sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan di daerah.
Di sisi pendidikan, Kemendiktisaintek menjalankan percepatan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dokter serta dokter gigi spesialis maupun subspesialis. Wakil Menteri Kemendiktisaintek Prof. Dr. Fauzan, M.Pd, menyebut jumlah program spesialis di perguruan tinggi meningkat dari 158 menjadi 185 program.
Penambahan itu turut menjangkau provinsi yang sebelumnya belum memiliki program studi pendidikan dokter spesialis, termasuk Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Jumlah program pendidikan dokter spesialis juga bertambah dari 360 menjadi 551 program studi.
Fauzan menilai capaian tersebut menunjukkan kemajuan dalam penguatan pendidikan dokter dan dokter gigi spesialis. Meski demikian, penambahan program studi tetap perlu diikuti pemerataan tenaga medis dan peningkatan pelayanan kesehatan di daerah.
