Isu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla Indonesia akan dibahas dalam agenda regional menjelang Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, pada November. Filipina sebagai ketua ASEAN memasukkan penanganan kabut asap lintas batas dalam pertemuan persiapan para menteri luar negeri ASEAN.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Filipina Dominic Xavier Imperial menyatakan persoalan itu telah masuk agenda pembahasan. “Persoalan ini masuk dalam agenda,” kata Imperial pada Selasa (13/10/2026).
Pemerintah Indonesia menyatakan telah memenuhi kewajiban pelaporan berkala mengenai penanganan karhutla kepada ASEAN. Laporan tersebut mencakup data situasi, langkah penanggulangan, serta perkembangan terbaru di lapangan.
Pelaporan Indonesia ke ASEAN
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan data penanganan telah disampaikan melalui ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution atau ACCTHPC. “Jadi kita sudah men-share semua data-data kita, apa langkah-langkah yang kita lakukan, situasinya, perkembangannya,” ujar Arrmanatha pada Kamis (15/10/2026).
Menurut Arrmanatha, pusat koordinasi sementara ACCTHPC di Sekretariat ASEAN telah menetapkan status level 3 sejak Agustus. Indonesia, kata dia, tetap menyampaikan laporan secara reguler sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jadi sejak bulan Agustus ACC THPC ini itu adanya kan di interim Coordinating Centre-nya kan adanya di Sekretariat ASEAN, dan mereka menetapkan level 3 dan kita telah memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban kita untuk menyampaikan pelaporan secara reguler,” ungkap Arrmanatha. Ia juga menyebut laporan terakhir menunjukkan tren penurunan jumlah titik panas setiap hari.
Arrmanatha meminta rincian teknis penanganan di lapangan ditanyakan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Penanganan karhutla melibatkan pemantauan kondisi dan perkembangan kebakaran di sejumlah wilayah.
Komitmen Pemerintah dan Kerja Sama Kawasan
Kementerian Luar Negeri RI menegaskan pemerintah memandang persoalan karhutla dan kabut asap sebagai isu serius. Pernyataan itu disampaikan setelah muncul rencana Malaysia mengangkat isu tersebut dalam pertemuan tingkat menteri ASEAN di Filipina.
Juru Bicara Kemenlu Vahd Nabyl Mulachela mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen menangani persoalan itu secara mendalam. “Sebetulnya kita melihat bahwa isu ini adalah isu yang perlu ditangani secara serius, dan pemerintah Indonesia sangat serius dalam menangani hal ini,” kata Vahd dalam konferensi pers pada Kamis (22/10/2026).
Vahd menyatakan ASEAN telah memiliki mekanisme kerja sama yang berjalan untuk membahas kabut asap lintas batas. “Sebetulnya mekanisme ASEAN yang membahas tentang isu ini sendiri sudah established, sudah ada dan sudah berjalan,” tuturnya.
Menurut Vahd, Indonesia tetap mengedepankan dialog dan kerja sama dalam penanganan persoalan tersebut. Pemerintah juga membuka pembahasan teknis terkait kemungkinan bantuan dari negara mitra berdasarkan kebutuhan di lapangan.
DPR Dorong Indonesia Memimpin
Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menilai rencana pembahasan karhutla di KTT ASEAN dapat menjadi momentum memperkuat kerja sama kawasan. Ia menekankan Indonesia tetap memegang tanggung jawab utama untuk melindungi masyarakat dan kawasan hutannya.
“Saya memandang usulan Malaysia agar persoalan kebakaran hutan dan lahan dibahas dalam KTT ASEAN sebagai momentum untuk memperkuat kerja sama kawasan,” kata Johan kepada Kompas.com pada Jumat (23/10/2026). Johan berharap forum tersebut menghasilkan langkah konkret yang keberhasilannya dapat diukur tanpa mengabaikan kedaulatan Indonesia.
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mendorong Indonesia mengambil inisiatif dalam pembahasan tingkat tinggi ASEAN. Menurut dia, Indonesia perlu membawa data, agenda evaluasi, dan roadmap perbaikan bersama agar dapat memegang kendali atas solusi regional.
Daniel menilai penanganan karhutla dan kabut asap lintas batas merupakan kepentingan bersama yang telah diatur dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002 serta Piagam ASEAN. Ia mengatakan forum regional dapat memperkuat koordinasi, kesiapsiagaan, dan pertukaran pengalaman antarnegara agar dampak karhutla tidak terus merugikan Indonesia maupun negara tetangga.
