Batas pengkinian data calon penerima BSU 2026 diperpanjang hingga Selasa, 17 November 2026. Sebelumnya, pembaruan data dijadwalkan berakhir pada 14 November 2026.
BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan informasi perpanjangan tersebut melalui akun Instagram resminya. Tambahan waktu ini ditujukan bagi pekerja yang perlu memastikan data kepesertaan, identitas, dan rekening telah sesuai.
Pengkinian data dapat dilakukan secara daring melalui portal BPJS Ketenagakerjaan atau aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Calon penerima dapat mengakses layanan ini memakai ponsel maupun komputer.
Pengkinian Melalui Website
Peserta dapat membuka browser lalu mengunjungi situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Pada halaman pengkinian data, peserta perlu mengisi informasi yang diminta sesuai dokumen resmi.
- Unggah atau ambil foto diri serta foto KTP.
- Lengkapi data pribadi dan pastikan wajah maupun informasi pada KTP terlihat jelas.
- Klik tombol “Lanjutkan” setelah seluruh data terisi.
- Masukkan informasi rekening bank yang diminta.
- Centang pernyataan persetujuan, lalu pilih “Kirim Data”.
Ketelitian dalam memasukkan data menjadi hal penting dalam proses ini. Kesalahan pada identitas atau nomor rekening dapat menghambat pencocokan data penerima.
Pengkinian Lewat Aplikasi JMO
Alternatif lain tersedia melalui aplikasi Jamsostek Mobile atau JMO yang dapat diunduh di Google Play Store dan App Store. Pada halaman masuk aplikasi, peserta dapat memilih menu “Pengkinian BSU”.
- Masukkan NIK, nama lengkap sesuai KTP, dan tanggal lahir.
- Pilih “Lanjutkan”, kemudian unggah atau ambil foto diri dan foto KTP.
- Lengkapi data pribadi serta informasi rekening bank.
- Centang pernyataan persetujuan dan tekan “Kirim Data”.
Setelah data dikirim, peserta perlu menunggu tahap verifikasi lebih lanjut oleh pihak terkait. Pembaruan data tidak otomatis membuat pekerja ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Kriteria Penerima
Penerima BSU harus merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan. Peserta juga harus tercatat aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026.
Ketentuan lain mencakup batas upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sesuai UMP maupun UMK setempat. Calon penerima tidak boleh berstatus sebagai ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri.
Di wilayah dengan UMK di atas Rp 3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Bila suatu daerah tidak menetapkan UMK, acuan yang digunakan adalah UMP dengan mekanisme pembulatan yang sama.
Dasar penetapan upah mengacu pada gaji terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen yang diperhitungkan meliputi upah pokok dan tunjangan tetap.
Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan atau PKH pada periode sebelum penyaluran BSU termasuk kelompok yang diprioritaskan. Seluruh persyaratan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Nilai Bantuan dan Proses Verifikasi
Pemerintah menyalurkan bantuan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 sebesar Rp 300.000 per bulan. Dana tiga bulan disalurkan sekaligus sehingga pekerja yang lolos verifikasi menerima total Rp 900.000.
Peserta tetap perlu memantau penetapan penerima melalui situs bsu.kemnaker.go.id. Pengisian data harus dilakukan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan dan peserta tidak boleh memberikan PIN, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak yang mengatasnamakan program BSU.
