Michael Victor Sianipar menanggapi komentar Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengenai pendanaan non-APBN di Federasi Futsal Indonesia atau FFI. Mantan ketua umum FFI itu menilai pembahasan mengenai sumber pendanaan futsal perlu dilihat secara terbuka dan proporsional.
Menurut Michael, dukungan dana non-APBN maupun APBN sama-sama penting bagi perkembangan futsal Indonesia. Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah dan pihak swasta untuk menjaga kemajuan olahraga tersebut.
Michael menyampaikan bahwa komentar Yunus Nusi merupakan hal yang baik untuk dibahas. “Kalau perlu dana non-APBN di FFI diaudit juga sejak FFI berdiri,” ujarnya kepada media, Sabtu 14 November 2026.
Ia menjelaskan FFI menjalani 10 tahun pertama tanpa dukungan APBN. Pada periode tersebut, operasional federasi dan liga futsal bergantung pada pendanaan non-APBN dari pihak-pihak swasta yang peduli terhadap futsal.
“Kita bersyukur ada swasta-swasta yang peduli dengan futsal dan mau menghidupi futsal melalui federasi dan liga dengan dana pribadi atau swasta yang mereka keluarkan,” kata Michael. Ia menilai kontribusi tersebut menjadi penopang penting ketika perhatian dari anggaran pemerintah belum tersedia.
Peran Dukungan Swasta
Michael mencontohkan Hary Tanoesoedibjo sebagai salah satu pihak yang berperan besar melalui dukungan non-APBN. Menurutnya, kontribusi tersebut tidak hanya hadir pada 10 tahun awal ketika belum ada perhatian dari APBN, tetapi juga masih signifikan hingga sekarang.
Ia menduga sejumlah pihak swasta tidak menginginkan kontribusinya menjadi sorotan. Namun, Michael menilai pembahasan secara terbuka dapat menjadi kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada pihak swasta yang telah mendukung kemajuan futsal.
“Tapi kalau itu mau dibahas terbuka, menurut saya bagus juga kita mengapresiasi swasta-swasta yang notabene non-APBN dan berperan besar untuk kemajuan futsal,” katanya. Ia juga menegaskan membangun futsal tidak mudah jika hanya mengandalkan kekuatan pribadi.
Sinergi APBN dan Non-APBN
Michael menyatakan memahami kondisi klub-klub karena futsal masih dalam proses menjadi industri yang berkelanjutan. Tanpa dukungan pemerintah dan pajak rakyat, menurutnya, upaya membesarkan futsal hanya dengan kekuatan pribadi akan menjadi berat.
Ia menolak pandangan yang mempertentangkan dana APBN dengan pendanaan swasta non-APBN. Michael mengatakan dukungan dari dua sumber tersebut justru saling melengkapi dalam pengembangan futsal nasional.
“Kalau kita dikotomi-kan APBN dan swasta non-APBN, itu bukan narasi yang tepat. Faktanya, saat swasta yang sudah lebih dulu berkecimpung di futsal akhirnya juga didukung APBN terhitung 2024, futsal kita semakin melejit, dan itulah sinergi,” ujarnya.
Menurut Michael, salah satu sumber dukungan saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengembangan futsal. “Kita butuh sinergi ini, dukungan pajak rakyat dan dukungan swasta yang peduli futsal,” ucapnya.
Michael turut menyampaikan terima kasih kepada Menteri Keuangan yang menganggarkan dana, Menpora yang melaksanakan, serta PSSI yang mengelolanya untuk futsal. Ia juga mengapresiasi pihak swasta yang telah percaya dan berkomitmen mendukung pembangunan futsal selama bertahun-tahun.
Ia menilai dukungan APBN dan non-APBN menjadi dua unsur penting bagi prestasi futsal Indonesia. Keduanya, menurut Michael, merupakan kunci untuk mempertahankan pencapaian yang telah diwujudkan futsal Indonesia saat ini.
