Federasi Balap Motor Internasional atau FIM memastikan Yamaha tidak dapat dikenai sanksi olahraga setelah absen dari MotoGP Qatar 2026. Penegasan itu disampaikan Presiden FIM Jorge Viegas menyusul keputusan Yamaha menarik tim dan pembalapnya dari seri tersebut.
Viegas menyatakan regulasi yang berlaku saat ini tidak memuat ketentuan untuk menghukum pembalap atau tim secara olahraga karena tidak mengikuti satu seri balapan. Ketidakhadiran akibat persoalan kontrak komersial, menurutnya, tidak otomatis menjadi dasar pemberian hukuman di lintasan.
Yamaha sebelumnya menarik dua tim pabrikan dan satelitnya beserta empat pembalap dari balapan di Qatar. Keputusan itu berkaitan dengan kebijakan internal perusahaan mengenai perjalanan ke kawasan Timur Tengah di tengah kekhawatiran keamanan.
Situasi tersebut sempat memunculkan peringatan dari MotoGP Group mengenai kemungkinan konsekuensi olahraga bagi pembalap yang memboikot seri Qatar. Larangan mengikuti balapan bahkan disebut sebagai salah satu opsi yang berpotensi diterapkan.
Ketegangan bertambah setelah 19 dari 22 pembalap di grid MotoGP menandatangani surat keberatan atas penyelenggaraan balapan di Qatar. Setelah pengumuman Yamaha, pihak kejuaraan juga menyebut pelanggaran kontrak komersial dapat membawa konsekuensi bagi pabrikan asal Jepang itu.
Tidak Ada Dasar Sanksi Olahraga
Jorge Viegas menilai pernyataan mengenai kemungkinan sanksi olahraga terhadap Yamaha tidak sesuai dengan aturan FIM. Dalam wawancara dengan media Spanyol AS yang dikutip Crash pada Minggu (15/11/2026), ia menegaskan tidak ada dasar regulasi untuk menghukum pembalap yang tidak hadir.
"Rilis pers Dorna, bukan FIM, keliru karena menyatakan bahwa sanksi olahraga bisa dijatuhkan. Padahal, aturan seperti itu tidak ada," ujar Viegas.
Ia menambahkan, "Kami tidak memiliki aturan seperti itu di FIM. Seorang pembalap yang tidak datang ke sebuah balapan saat ini tidak bisa dikenai sanksi olahraga."
Viegas tidak menutup kemungkinan perubahan regulasi pada masa mendatang. Namun, ia menekankan bahwa ketentuan tersebut belum berlaku saat ini.
"Mungkin kami akan mengubah regulasi tersebut pada masa mendatang. Namun, untuk saat ini, aturan itu memang belum ada," lanjutnya.
Potensi Konsekuensi Finansial
Meski bebas dari hukuman olahraga, Yamaha masih berpeluang menghadapi sanksi finansial terkait kesepakatan komersial dengan kejuaraan dunia. Sebelumnya, sempat muncul kemungkinan pengurangan poin klasemen konstruktor sebagai bagian dari hukuman atas ketidakhadiran di Qatar.
Namun, MotoGP Group disebut hanya memiliki kewenangan untuk menjatuhkan konsekuensi finansial terkait pelanggaran kontrak tersebut. Penerapan hukuman itu masih belum pasti karena keputusan Yamaha dikaitkan dengan kebijakan perjalanan internal perusahaan yang kemungkinan juga mempertimbangkan rekomendasi pemerintah Jepang.
Direktur Utama MotoGP Carlos Ezpeleta memilih berhati-hati saat membahas kemungkinan hukuman untuk Yamaha. Ia menyatakan pembahasan mengenai kontrak komersial tidak dapat dilakukan secara terbuka.
"Ini merupakan kontrak komersial yang tidak bisa kami bahas secara terbuka," kata Ezpeleta kepada Motorsport. "Kami akan berbicara dengan Yamaha. Setelah itu, jika ada keputusan yang diambil, semuanya akan diumumkan."
Ezpeleta juga menegaskan hubungan MotoGP dengan Yamaha pada perkara ini bersifat komersial. Ia menyebut aspek olahraga berada dalam kewenangan FIM, bukan MotoGP Group.
