Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melaporkan perkembangan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kepada Presiden Prabowo Subianto. Polri mencatat 243 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara perorangan.
Selain tersangka perorangan, 13 korporasi juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penanganan karhutla. Sejumlah korporasi yang ditangani disebut memiliki afiliasi penanaman modal asing atau asing.
Laporan tersebut disampaikan Suyudi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Penanganan perkara perorangan dilakukan oleh 13 kepolisian daerah.
Untuk perkara perorangan, Polri mencatat 286 laporan polisi dengan luas area terbakar mencapai 5.856 hektar. Dari jumlah itu, terdapat 32 perkara dalam tahap penyelidikan, sembilan perkara dihentikan pada tahap penyelidikan, 189 perkara berlanjut ke penyidikan, dan 56 perkara selesai.
“Terkait dengan penegakan hukum Karhutla yang kami laksanakan. Yang pertama terkait dengan perorangan,” ujar Suyudi.
Ia menyatakan jumlah tersangka dalam perkara perorangan mencapai 243 orang. Data tersebut mencakup penanganan perkara di sejumlah wilayah yang melakukan langkah hukum atas kebakaran hutan dan lahan.
Penanganan Korporasi
Pada perkara yang melibatkan korporasi, Polri mencatat 100 laporan polisi hingga 20 Oktober 2026 pukul 18.00. Luas area terbakar dalam perkara korporasi mencapai 29.534,99 hektar.
Penegakan hukum terhadap korporasi dilakukan oleh 10 Polda dan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim. Dari 100 laporan polisi tersebut, enam perkara dihentikan pada tahap penyelidikan dan 94 perkara masih dalam proses penyidikan.
“Kemudian untuk korporasi, berdasarkan laporan terakhir tanggal 20 Oktober kemarin, pukul 18, penegakan hukum yang kami lakukan, 10 Polda dan 1 Direktorat Tipiter Bareskrim, itu ada 100 LP, luas yang terbakar itu 29.534,99. Jumlah tersangka 13, henti lidik 6, proses penyidikan 94 kasus,” tutur Suyudi.
Dalam perkembangan penyidikan, Polri merekomendasikan pencabutan izin terhadap 23 laporan polisi yang telah naik ke tahap penyidikan. Sebanyak 11 korporasi dalam kelompok perkara itu telah menjadi tersangka, sedangkan 12 korporasi lainnya belum ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara itu, 71 laporan polisi lainnya belum direkomendasikan untuk pencabutan izin. Dari kelompok tersebut, dua korporasi telah naik menjadi tersangka dan 69 korporasi belum ditetapkan sebagai tersangka.
Suyudi menyebut terdapat 22 korporasi yang terafiliasi PMA atau asing dalam penanganan perkara tersebut. “Ini adalah korporasi yang terafiliasi PMA atau asing, ada 22 korporasi,” paparnya.
Sebanyak 11 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka memiliki luas konsesi mencapai 209.933 hektar. Area terbakar pada konsesi 11 korporasi itu tercatat seluas 11.105,39 hektar.
Adapun 12 korporasi yang belum ditetapkan sebagai tersangka memiliki luas konsesi 166.756 hektar. Area terbakar pada kelompok korporasi tersebut mencapai 8.849 hektar.
Dari 11 korporasi tersangka, delapan berada di Kalimantan Barat, dua di Kalimantan Tengah, dan satu di Kalimantan Selatan. “Dari 11 korporasi ini, 8 korporasi itu di Kalimantan Barat, Bapak. 2 korporasi di wilayah Kalimantan Tengah, 1 korporasi di Kalimantan Selatan,” imbuh Suyudi.
