Komisi VI DPR RI menerima aspirasi dari Serikat Buruh Nusantara Krakatau Steel terkait persoalan yang dihadapi pekerja. Komisi menyatakan akan menampung dan mengawal aspirasi tersebut melalui komunikasi dengan PT Krakatau Steel.
Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menilai penyelesaian masalah pekerja perlu memakai opsi yang logis dan memberi kepastian status serta kesejahteraan. Pertemuan itu juga dihadiri Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini.
Andre menyampaikan tiga opsi yang dipandang dapat menjadi bentuk kenaikan kelas bagi para pekerja. Skema tersebut mencakup perubahan pola hubungan kerja, jaminan upah, serta peluang peningkatan status pada tahap berikutnya.
PHL Langsung Tanpa Mandor
Opsi pertama adalah mengarahkan pekerja yang sebelumnya bekerja melalui mandor menjadi pegawai harian lepas atau PHL secara langsung. Dengan skema direct tersebut, pekerja diharapkan memiliki hubungan kerja yang lebih jelas dengan KBK atau Krakatau Baja Kontruksi.
Andre mengatakan pola kerja langsung itu dapat memberi kepastian yang sebelumnya belum dimiliki pekerja. “Pertama, masuk opsi PHL langsung, direct, tidak lewat mandor. Itu satu,” ujarnya.
Menurut Andre, pekerja yang sebelumnya berada di bawah mandor tidak memiliki kelengkapan berkas maupun jaminan yang memadai. Kontrak PHL langsung dengan KBK dinilai menjadi peningkatan status dibanding pola kerja sebelumnya.
“Dulu kan lewat mandor, nggak ada berkas, nggak ada jaminan. Ini kan kontrak PHL langsung sama KBK (Krakatau Baja Kontruksi). Itu naik kelasnya,” kata Andre.
Jaminan Upah Sesuai Ketentuan
Opsi kedua berkaitan dengan jaminan upah pekerja sesuai ketentuan UMK atau UMR. Andre menekankan bahwa pekerja tidak boleh lagi mengalami pemotongan upah oleh mandor.
Ia menyebut penerapan upah minimum menjadi perubahan penting apabila sebelumnya pendapatan pekerja tidak mencapai standar karena pemotongan. “Yang kedua, dulu dipotong mandor, sekarang ada jaminan UMK, nggak boleh dipotong mandor sesuai dengan UMR,” ujar Andre.
Andre menilai kepastian pembayaran sesuai upah minimum merupakan bagian dari peningkatan kelas pekerja. Ia menegaskan perubahan status kerja dan jaminan upah menjadi dua unsur yang perlu berjalan bersamaan.
Peluang Menjadi PKWT
Opsi ketiga membuka peluang pembahasan peningkatan status PHL menjadi PKWT atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu setelah satu tahun. Namun, kemungkinan itu dikaitkan dengan kondisi perusahaan yang sehat.
“Yang ketiga, kita buka opsi setahun kemudian kita duduk bareng. Kalau perusahaan sehat, otomatis PHL ini bisa jadi PKWT,” kata Andre.
Andre menyebut ketiga opsi tersebut sebagai upaya memberi pegangan dan kepastian bagi pekerja, sambil tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Komisi VI DPR RI juga menyatakan siap memfasilitasi dialog antara pekerja dan PT Krakatau Steel agar persoalan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi.
Anggia Erma Rini menegaskan Komisi VI menerima aspirasi para pekerja dan akan memperjuangkannya sesuai kewenangan lembaga tersebut. Komisi berharap komunikasi antara pekerja dan PT Krakatau Steel menghasilkan solusi yang memberi kepastian bagi pekerja serta menjaga keberlangsungan perusahaan.
