Komisi X DPR berencana memasukkan pengaturan penyetaraan ijazah ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas. Langkah itu menjadi evaluasi setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menilai polemik tersebut menunjukkan perlunya dasar hukum yang lebih kuat dan seragam. Aturan baru diharapkan mencegah munculnya perbedaan tafsir atas dokumen serta prosedur penyetaraan pendidikan.
Menurut Lalu, persoalan pencabutan surat keterangan itu menjadi catatan serius bagi seluruh pihak yang menangani bidang pendidikan. Ia menyebut Komisi X DPR juga perlu mengambil pelajaran dari kasus tersebut saat membahas revisi UU Sisdiknas.
“Oleh sebab itu, kejadian yang kemarin menjadi bahan evaluasi kepada kita semua, seluruh pemangku kepentingan, termasuk kami di Komisi X DPR, bahwa kita harus memiliki regulasi yang memang betul-betul digunakan sebagai acuan, jangan menggunakan regulasi yang ganda dengan penafsiran masing-masing yang berbeda-beda,” kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Pernyataan itu menekankan kebutuhan akan acuan tunggal dalam proses penyetaraan pendidikan.
Payung Hukum Dalam Revisi UU Sisdiknas
Lalu mengatakan perbedaan penafsiran terhadap surat keterangan penyetaraan selama ini memperlihatkan adanya celah dalam pengaturan yang berlaku. Komisi X DPR berencana menjadikan isu tersebut sebagai salah satu bab dalam revisi UU Sisdiknas.
“Di satu sisi itu menjadi pelajaran bagi kita semua, di sisi lain kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam bab di dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya. Pengaturan di tingkat undang-undang nantinya akan menjadi dasar bagi ketentuan yang lebih teknis.
Ketentuan baru itu tidak hanya ditujukan bagi lulusan sekolah umum dari luar negeri. Lalu menyebut santri dan pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di berbagai negara juga dapat menghadapi kendala ketika kembali ke Indonesia.
“Ketika mereka kembali mau melanjutkan ke sekolah umum di sini, itu terkendala,” katanya. Kondisi tersebut menjadi alasan DPR mendorong aturan yang dapat mencakup kebutuhan peserta didik dari beragam jalur dan negara pendidikan.
Dokumen Dan Sistem Pendidikan Berbeda
Komisi X DPR belum memastikan apakah surat keterangan kehadiran atau attendance dapat digunakan sebagai dasar dalam proses penyetaraan. Dokumen semacam itu sebelumnya menjadi salah satu hal yang dipersoalkan dalam kasus Gibran.
Lalu menyatakan pembahasan teknis masih memerlukan masukan para pakar dan ahli pendidikan. Perbedaan sistem pendidikan antarnegara dinilai membuat penentuan dokumen dan persyaratan tidak dapat diputuskan secara sederhana.
“Ya nanti tentu secara teknis pasti kami akan diskusikan. Kami akan mengundang para pakar, kemudian para ahli tentunya di dalam membahas persoalan ini, karena memang ini enggak mudah,” jelasnya.
Ia mencontohkan persoalan penyetaraan bagi pelajar yang menempuh pendidikan di Singapura, Mesir, dan Arab Saudi. Negara-negara tersebut menjadi tujuan pendidikan bagi banyak anak Indonesia, tetapi proses melanjutkan pendidikan di dalam negeri kerap memunculkan persoalan.
Komisi X DPR juga menemukan perbedaan istilah dokumen, mulai dari surat keterangan hingga surat keputusan penyetaraan. Persyaratan penerbitan dokumen-dokumen tersebut dinilai belum memiliki acuan yang seragam.
Melalui revisi UU Sisdiknas, DPR ingin menetapkan batas dan prinsip pengaturan secara tegas sebagai payung hukum. Peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan ketentuan turunan lainnya kemudian dapat mengatur aspek teknis penyetaraan secara lebih rinci.
