Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2026 bagi pekerja dan buruh yang memenuhi persyaratan. Penerima yang ditetapkan akan memperoleh total bantuan Rp 900.000 yang dibayarkan sekaligus.
Bantuan tersebut dihitung sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan. Kemnaker menyebut program ini ditujukan untuk membantu menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja pada kuartal IV 2026.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan penyaluran bantuan diharapkan tepat sasaran. Sasaran program adalah pekerja atau buruh yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
“Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” ujar Indah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (8/11/2026). Ketentuan program tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Peraturan itu merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022. Aturan tersebut mengatur pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja dan buruh.
Ketentuan Penerima
Persyaratan pertama bagi calon penerima BSU 2026 adalah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Pekerja juga wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan atau NIK.
Syarat berikutnya, pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Status kepesertaan tersebut menjadi salah satu dasar dalam proses penetapan penerima bantuan.
Pekerja yang dapat menerima BSU memiliki upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan. Batas penghasilan ini berlaku dengan penyesuaian untuk wilayah yang memiliki standar upah minimum lebih tinggi.
Bagi pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK di atas Rp 3,5 juta, batas upah penerima mengikuti UMK setempat. Nilai UMK tersebut dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Daerah yang belum memiliki UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi atau UMP sebagai acuan batas upah. Ketentuan pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh juga diterapkan pada acuan UMP tersebut.
Upah yang digunakan untuk menentukan penerima adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Data tersebut harus tercatat dalam data kepesertaan pekerja.
Komponen upah yang diperhitungkan meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap. Karena itu, data upah dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam verifikasi penerima.
Kelompok yang Tidak Mendapatkan BSU
BSU 2026 tidak diberikan kepada aparatur sipil negara atau ASN. Anggota TNI aktif dan anggota Polri aktif juga tidak termasuk dalam kelompok penerima bantuan ini.
Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan atau PKH pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan. Informasi mengenai program dapat diakses melalui laman bsu.kemnaker.go.id atau pusat layanan Kemnaker di nomor 1500 630.
