Perkumpulan Terapis Olahraga Indonesia (PTOI) mendesak penguatan standar kompetensi dan pengawasan etik bagi praktisi terapi olahraga. Sikap itu disampaikan menyusul dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah anggota komunitas lari di kawasan GBK.
Peristiwa tersebut diduga melibatkan seorang oknum brand ambassador merek jam tangan olahraga yang memberikan layanan pijat olahraga atau sport massage. PTOI menaruh perhatian pada layanan yang melibatkan kontak fisik karena membutuhkan batas profesional yang jelas.
Organisasi itu juga menyoroti bahwa terduga pelaku disebut bukan bagian dari keanggotaan profesi Terapis Olahraga. PTOI menilai kompetensi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap etika perlu menjadi dasar dalam setiap pelayanan kepada masyarakat.
Ketua Umum PTOI Pusat, Chairul Umam, menyatakan keselamatan, kenyamanan, dan kehormatan individu merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Ia menekankan keterampilan teknis harus berjalan bersama integritas moral serta tanggung jawab kepada penerima layanan.
“Kami sangat menyayangkan adanya dugaan peristiwa tersebut. Bagi kami, keselamatan, kenyamanan, dan kehormatan setiap individu merupakan prinsip utama yang tidak dapat ditawar.”
Kompetensi dan Pengawasan Etik
PTOI memandang pengukuran kemampuan praktisi dan pengawasan etik perlu diterapkan dalam layanan terapi olahraga. Praktisi dinilai perlu memahami batas tindakan profesional, persetujuan tindakan berdasarkan informasi yang memadai, perlindungan privasi, serta prosedur layanan yang aman.
Chairul mendorong praktisi pijat olahraga dan metode terapi olahraga lain meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menjelaskan bahwa ranah Terapis Olahraga berbeda dengan Fisioterapi.
Menurut Chairul, fokus Terapis Olahraga mencakup pencegahan, kebugaran, serta pemulihan olahraga atau pengelolaan kelelahan. Selain sertifikasi, PTOI menilai mekanisme pengawasan, penegakan kode etik, dan saluran pengaduan yang jelas diperlukan untuk melindungi masyarakat.
Perlindungan Korban dan Proses Hukum
PTOI menyatakan dukungan agar korban dugaan pelecehan seksual memperoleh perlindungan, pendampingan, dan akses terhadap keadilan sesuai ketentuan hukum. Sikap itu disampaikan dengan tetap menghormati proses hukum serta asas praduga tak bersalah.
Organisasi tersebut menilai keterampilan profesional tanpa etika dapat menimbulkan risiko bagi penerima layanan. Ketiadaan pengawasan juga dinilai dapat membuka peluang penyalahgunaan kepercayaan dalam praktik terapi olahraga.
PTOI mendorong pemerintah, organisasi olahraga, lembaga pelatihan, dan praktisi membangun pembinaan profesi secara berkelanjutan. Langkah itu mencakup penyusunan standar kompetensi, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengawasan pelaksanaan kode etik.
Chairul menegaskan olahraga dan pelayanan terapi harus menjadi ruang yang aman bagi semua pihak. Sementara itu, komunitas lari detikcom, detikRunners, turut menyampaikan kecaman terhadap dugaan tindakan pelecehan yang melibatkan oknum terapis tersebut.
