PTOI Dorong Standar Kompetensi Usai Dugaan Pelecehan di GBK

Perkumpulan Terapis Olahraga Indonesia atau PTOI mendorong penguatan standar kompetensi dan penegakan kode etik setelah muncul dugaan pelecehan seksual terhadap anggota komunitas lari di kawasan GBK. Organisasi ini menilai layanan yang melibatkan kontak fisik harus menjamin keselamatan, kenyamanan, dan penghormatan terhadap setiap individu.

Dugaan kasus tersebut disebut melibatkan seorang oknum brand ambassador merek jam tangan olahraga yang memberikan layanan sport massage. Individu itu diketahui tidak tercatat sebagai anggota profesi Terapis Olahraga.

Ketua Umum PTOI Pusat Chairul Umam menyatakan keprihatinannya atas peristiwa yang diduga terjadi tersebut. Ia menekankan bahwa pembenahan tata kelola profesi perlu dilakukan agar layanan terapi olahraga dapat berjalan dengan aman dan bertanggung jawab.

“Kami sangat menyayangkan adanya dugaan peristiwa tersebut. Bagi kami, keselamatan, kenyamanan, dan kehormatan setiap individu merupakan prinsip utama yang tidak dapat ditawar,” ujar Chairul kepada detikSport.

Batas Profesional Dalam Layanan

PTOI menilai kemampuan melakukan teknik terapi saja belum cukup untuk menjamin kualitas layanan. Praktisi juga perlu memiliki integritas, memahami tanggung jawab, serta menghormati hak orang yang menerima layanan.

Aspek penting yang disoroti mencakup persetujuan tindakan atau informed consent, perlindungan privasi, dan batas profesional. Prosedur pelayanan yang aman juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kepercayaan selama terapi berlangsung.

Menurut PTOI, aktivitas olahraga maupun layanan kebugaran tidak boleh menjadi ruang bagi pelecehan seksual atau tindakan yang merendahkan martabat manusia. Standar yang jelas dibutuhkan agar praktisi memahami batas kewenangan saat melayani masyarakat.

Pendidikan Dan Sistem Pengaduan

PTOI meminta praktisi sport massage dan metode terapi olahraga lain meningkatkan kemampuan melalui pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Organisasi itu juga menekankan perlunya pengawasan yang jelas terhadap profesi ini.

Chairul menjelaskan bahwa ranah terapis olahraga berbeda dengan fisioterapi. Fokusnya berada pada pencegahan, kebugaran, serta pemulihan kondisi tubuh melalui sport recovery atau fatigue management.

“Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan, penegakan kode etik, dan saluran pengaduan yang jelas agar masyarakat memperoleh perlindungan serta kepastian dalam menggunakan layanan terapi olahraga,” lanjut Chairul. Saluran tersebut dinilai penting agar pengguna jasa punya jalur untuk melaporkan tindakan yang tidak sesuai standar profesional.

Dalam dugaan kasus di GBK, PTOI mendukung perlindungan, pendampingan, dan akses keadilan bagi para korban sesuai ketentuan hukum. Organisasi ini tetap menghormati proses hukum serta asas praduga tak bersalah.

PTOI juga mengajak pemerintah, organisasi olahraga, lembaga pelatihan, dan praktisi untuk membangun pembinaan profesi secara bersama-sama. detikRunners turut mengecam dugaan tindakan pelecehan tersebut dan menegaskan olahraga harus menjadi ruang yang aman.

Back to top button