Penyaluran Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2026 dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan belum mengumumkan tanggal pasti pencairan bantuan tersebut.
Pekerja yang memenuhi persyaratan akan memperoleh bantuan Rp 300.000 per bulan. Dana diberikan sekaligus untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026, sehingga totalnya mencapai Rp 900.000 per penerima.
Kemnaker meminta calon penerima menunggu informasi resmi mengenai jadwal penyaluran. Masyarakat juga diminta terus memantau kanal resmi Kemnaker agar tidak menerima informasi yang keliru.
Penyaluran bantuan direncanakan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara serta PT Pos Indonesia (Persero). Calon penerima perlu memastikan rekening bank tetap aktif agar proses penyaluran dapat berjalan lancar.
Cara Memeriksa Status Penerima
Pekerja dapat memeriksa status penerima dan perkembangan penyaluran melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id. Kemnaker juga menyediakan halaman pengecekan mandiri pada bsu.kemnaker.go.id/#pengecekanMandiri.
Hingga Sabtu (14/11), kedua laman tersebut belum menampilkan informasi terbaru mengenai status penerima maupun pencairan BSU 2026. Karena itu, status yang muncul pada laman dapat berubah setelah proses penetapan dan penyaluran diperbarui.
Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap tautan pengecekan BSU di luar kanal pemerintah. Penggunaan situs resmi penting untuk menghindari penipuan serta menjaga keamanan data pribadi.
Syarat Penerima BSU 2026
Tidak seluruh pekerja otomatis menjadi penerima bantuan ini. Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi pekerja atau buruh yang dapat memperoleh BSU 2026.
- Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Peserta Penerima Upah sampai dengan Agustus 2026.
- Menerima gaji atau upah paling banyak Rp 3.500.000 per bulan atau sebesar UMP/UMK.
- Diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan sebelum penyaluran BSU dilakukan.
- Bukan Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan besaran upah menjadi bagian dari kriteria penetapan penerima. Pekerja perlu memastikan data yang tercatat sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan.
Alasan Bantuan Tidak Cair
Ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan bantuan tidak dapat dicairkan. Salah satunya adalah penerima tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- Pekerja tidak memenuhi persyaratan penerima.
- Pekerja sudah menerima bantuan lain, seperti Kartu Prakerja, BPUM, dan PKH.
- Data rekening mengalami duplikasi, rekening tutup atau pasif, data tidak valid, rekening dibekukan, data tidak sesuai dengan NIK, atau rekening tidak terdaftar.
Permasalahan rekening dapat menghambat proses penyaluran meski calon penerima telah terdata. Pemeriksaan status melalui kanal resmi menjadi langkah untuk memantau perkembangan penyaluran bantuan.
