Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak kader Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) terlibat dalam pengentasan kemiskinan. Keterlibatan itu dapat dilakukan melalui gerakan perlindungan sosial atau Perlinsos serta dukungan terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Ajakan tersebut disampaikan Agus saat menghadiri Pendidikan Kader Nasional GAMKI Tahun 2026 di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, Sabtu (14/11). Ia menilai agenda pengentasan kemiskinan membutuhkan gotong royong seluruh elemen bangsa, termasuk generasi muda.
Agus mendorong kader GAMKI menjadi agen Perlinsos dalam proses registrasi ulang penerima bantuan sosial. Peran itu diharapkan membantu masyarakat melakukan pemutakhiran data sehingga bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.
“Silakan, karena sekarang ini sedang ada registrasi ulang untuk para penerima bansos melalui gerakan Perlinsos,” kata Agus. “Nanti teman-teman GAMKI bisa ikut terlibat aktif menjadi agen-agen Perlinsos dengan tujuan supaya data penerima bansos ini betul-betul akurat,” lanjutnya.
Pemutakhiran Data Bansos
Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN menjadi salah satu mandat utama Kementerian Sosial. Sebelumnya, data sosial ekonomi tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sehingga belum terintegrasi dalam satu basis data.
Melalui DTSEN yang dikelola Badan Pusat Statistik, pemerintah berupaya menyatukan data sebagai dasar perencanaan dan penyaluran program perlindungan sosial. Pemutakhiran selanjutnya akan dilakukan melalui sistem digital dengan mengintegrasikan data kependudukan serta berbagai sumber informasi pemerintah.
Agus berharap data yang tengah diregistrasi dapat digunakan pada 2027. Hal itu dinilai penting untuk mewujudkan arahan Presiden agar bantuan sosial didasarkan pada data dan benar-benar tepat sasaran.
Selain penyaluran bantuan, Kemensos juga mendorong perubahan pendekatan dari bantuan sosial menuju pemberdayaan sosial. Masyarakat yang masih produktif diharapkan dapat bekerja, memperoleh penghasilan sendiri, dan membangun kemandirian ekonomi.
Pendidikan untuk Memutus Kemiskinan Antargenerasi
Dalam kesempatan itu, Agus menyoroti Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Ia menyebut masih ada sekitar 4,1 juta anak di Indonesia yang tidak bersekolah akibat persoalan ekonomi.
Sekolah Rakyat saat ini telah menjangkau sekitar 45 ribu siswa di 182 lokasi. Program tersebut dirancang untuk memberi akses pendidikan formal sekaligus membangun karakter dan menyediakan pendampingan sosial bagi anak dari keluarga prasejahtera.
Melalui sistem pendidikan berasrama, siswa memperoleh fasilitas pendidikan berkualitas serta kebutuhan hidup selama mengikuti pembelajaran. Agus menekankan bahwa pendidikan menjadi sarana untuk mencegah kondisi ekonomi orang tua diwariskan kepada anak.
“Pak Presiden tidak ingin kalau orang tuanya miskin. Orang tuanya tukang becak anaknya ikut jadi tukang becak,” tegas Agus.
“Kalau bapaknya pemulung, Pak Presiden tidak ingin anaknya ikut menjadi pemulung. Maka harus diputus,” lanjutnya.
Agus juga membuka peluang bagi kader GAMKI dengan latar belakang keguruan untuk menjadi tenaga pendidik di Sekolah Rakyat. “Kita membutuhkan guru-guru dari teman-teman yang memang punya basic keguruan untuk ikut terlibat dalam proses pendidikan dan proses belajar-mengajar di Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Ia berharap GAMKI dan organisasi kepemudaan lain mengambil peran aktif dalam agenda pengentasan kemiskinan. Menurut Agus, sinergi dan gotong royong diperlukan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, adil, dan makmur.
