Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pelaku usaha ritel memperkuat rantai pasok dan mempercepat transformasi digital. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027.
Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,4-5,6 persen pada 2026. Sektor ritel dipandang memiliki posisi strategis karena menghubungkan produsen dengan konsumen serta memperluas akses pasar produk dalam negeri.
Airlangga menekankan kelancaran distribusi barang menjadi salah satu fungsi utama perdagangan dalam menjaga kegiatan ekonomi. Penguatan rantai pasok diperlukan agar sektor perdagangan dapat menopang target pertumbuhan yang telah ditetapkan.
“Untuk mengejar target pertumbuhan 5,4–5,6 persen di 2026 dan 6 persen di 2027, penguatan rantai pasok perdagangan mutlak diperlukan. Peritel terus harus adaptif melakukan transformasi digital, seperti strategi omnichannel dan manfaatkan pembayaran non-tunai,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Indikator Konsumsi dan Produksi
Kondisi perdagangan didukung oleh keyakinan konsumen dan aktivitas penjualan yang masih terjaga. Indeks Keyakinan Konsumen pada Oktober 2026 tercatat 119,9 dan berada di zona optimistis.
Indeks Penjualan Riil pada September 2026 tumbuh 1,4 persen secara tahunan atau year on year menjadi 221,3. Dari sisi produksi, Purchasing Managers Index Manufaktur pada Oktober 2026 mencapai 54,0, yang merupakan level tertinggi sejak Maret 2024.
Transformasi digital menjadi bagian dari strategi yang didorong pemerintah bagi pelaku ritel. Strategi omnichannel dan penggunaan pembayaran non-tunai diharapkan dapat meningkatkan kemudahan sekaligus efisiensi transaksi perdagangan.
Salah satu perkembangan pembayaran digital terlihat pada penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Pada semester I-2026, transaksi QRIS meningkat dua kali lipat menjadi 12,55 miliar transaksi.
QRIS telah digunakan oleh lebih dari 66 juta pengguna dan hampir 45 juta merchant. Mayoritas merchant tersebut merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
Dukungan Daya Beli dan Pembiayaan UMKM
Pemerintah turut menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi tetap terpelihara pada kuartal IV-2026. Bantuan pangan berupa beras 10 kilogram disalurkan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat.
Bantuan subsidi upah sebesar Rp 300.000 per bulan juga diberikan kepada 13,3 juta pekerja. Selain itu, pemerintah menyiapkan insentif dan diskon tarif transportasi selama periode Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp 883 miliar bagi sekitar 6,6 juta penumpang.
Pada 2027, insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah akan diperluas ke seluruh sektor. Kebijakan itu berlaku bagi pekerja dengan penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak hingga Rp 10 juta per bulan.
Akses pembiayaan produktif bagi UMKM juga diperluas melalui Kredit Program Pemerintah, termasuk Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Penyaluran Kredit Program Pemerintah sejak 2015 hingga 27 Oktober 2026 mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit.
Airlangga berharap pembiayaan tersebut membantu UMKM meningkatkan kapasitas usaha dan kualitas produk. Dukungan itu juga diharapkan memperluas jangkauan pemasaran UMKM agar dapat masuk ke pasar ritel modern.
