Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan cashback Rp50.000 bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang terpilih setiap hari. Program ini berjalan dari 5 November hingga 31 Desember 2026 melalui Samsat Induk kabupaten dan kota.
Setiap Samsat Induk akan memilih lima wajib pajak untuk menerima insentif tersebut. Kesempatan ini berlaku bagi warga yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu maupun sebelum jatuh tempo.
Skema Cashback PKB menjadi tambahan insentif yang disediakan Pemprov Jateng untuk mendorong pembayaran pajak. Sebelumnya, pemerintah provinsi juga telah menjalankan program diskon PKB sejak Februari 2026.
Insentif harian itu tidak mengubah kewajiban utama pemilik kendaraan untuk membayar pajak. Namun, program tersebut diharapkan membuat masyarakat lebih terdorong menyelesaikan pembayaran tanpa menunggu tenggat waktu.
PAD Untuk Kebutuhan Daerah
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menilai pajak masyarakat punya peran penting dalam pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak memberi pemerintah daerah ruang yang lebih luas untuk membiayai kebutuhan warga dan program prioritas.
Menurut Sumarno, Pendapatan Asli Daerah atau PAD memiliki fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan anggaran yang berasal dari APBN. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan PAD sesuai program dan kebutuhan yang berkembang di lapangan.
Ia menjelaskan dana dari APBN sudah memiliki penandaan peruntukan tertentu. Situasi itu membuat pemerintah daerah tidak selalu leluasa mengarahkan anggaran ke kebutuhan yang muncul di masyarakat.
“Kalau pendapatan dari APBN itu sudah di-marking semua, jadi kami agak tidak punya keleluasaan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terkait dengan kondisi yang dibutuhkan masyarakat di lapangan,” kata Sumarno. Pernyataan itu disampaikan seusai mengikuti Half Marthon PLN Electric Run 2026 di Indonesia Convention Exhibition BSD, Tangerang, Minggu (8/11/2026).
Sumarno menegaskan PAD dapat digunakan dengan lebih leluasa sesuai program pemerintah dan harapan warga Jawa Tengah. “PAD itulah yang memang bisa kita alokasikan lebih leluasa sesuai dengan program dan sesuai dengan harapan dari masyarakat,” ujarnya.
Pelayanan Samsat Terus Diperkuat
Pemprov Jateng melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan Samsat terus menyiapkan kemudahan layanan pembayaran pajak. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran warga dalam memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor.
Pembayaran pajak dipandang bukan hanya sebagai kewajiban administrasi pemilik kendaraan. Penerimaan yang terkumpul juga memperkuat kemampuan pemerintah provinsi membiayai pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Sumarno mengajak warga memanfaatkan berbagai program yang tersedia dan menyampaikan informasinya kepada keluarga serta lingkungan sekitar. Partisipasi pembayaran pajak diharapkan dapat memperkuat PAD Jawa Tengah untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
