Perdana Menteri sementara Israel Benjamin Netanyahu berpotensi menghadapi tekanan politik lebih besar setelah parlemen baru Israel, atau Knesset, mulai bekerja pada Selasa (10/11/2026). Komposisi kursi baru membuka ruang bagi oposisi untuk mengambil langkah legislatif sebelum pemerintahan pengganti terbentuk.
Blok pendukung Netanyahu hanya meraih 53 kursi, turun dari 68 kursi pada periode sebelumnya. Blok oposisi pimpinan mantan kepala militer Gadi Eisenkot menguasai 48 kursi, sementara partai-partai mayoritas Arab memperoleh 19 kursi dan menentang pemerintahan sayap kanan Netanyahu.
Presiden Israel Isaac Herzog telah memberi Eisenkot mandat membentuk pemerintahan baru pada Minggu (8/11/2026). Namun, Eisenkot dan Netanyahu sama-sama belum mengamankan dukungan mayoritas di parlemen.
Kondisi itu tidak menghentikan kewenangan parlemen untuk mengambil keputusan politik maupun legislasi. Pakar Israel Democracy Institute, Assaf Shapira, menilai belum terbentuknya pemerintahan baru tidak mengurangi kekuatan Knesset.
Tiga Ruang Gerak Parlemen Baru
Oposisi dapat memanfaatkan susunan Knesset untuk menjalankan sejumlah agenda yang berlawanan dengan kepentingan Netanyahu. Langkah-langkah itu mencakup penyelidikan atas serangan Hamas, pencabutan kebijakan kontroversial, serta perebutan kendali pimpinan parlemen.
Mendorong penyelidikan serangan 7 Oktober
Parlemen baru dapat membentuk komite khusus untuk menyelidiki kegagalan Israel mengantisipasi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan itu menjadi hari paling mematikan bagi Israel, sementara Netanyahu hingga kini menolak bertanggung jawab atas kegagalan keamanan tersebut.
Pemerintahan Netanyahu sebelumnya menentang komisi penyelidikan nasional independen yang memiliki kewenangan luas. Netanyahu lebih mendukung pemeriksaan oleh pihak-pihak yang ditunjuk secara politik.
Menurut Shapira, komite parlemen dapat bekerja bahkan sebelum pemerintahan baru dilantik. Temuan komite itu kemudian dapat diserahkan kepada komisi penyelidikan yang dibentuk pada tahap berikutnya.
Eisenkot telah menempatkan pembentukan komisi penyelidikan sebagai salah satu prioritas setelah pemilu. Penyelidikan semacam itu berpotensi memperbesar tekanan politik terhadap Netanyahu melalui penelusuran tanggung jawab pemerintahannya.
Mencabut Kebijakan Era Netanyahu
Knesset juga berpeluang membatalkan sejumlah undang-undang yang disahkan saat pemerintahan Netanyahu berkuasa. Salah satu isu utama adalah perombakan sistem peradilan atau judicial overhaul yang sempat memicu demonstrasi besar di Israel.
Kelompok liberal menilai perubahan tersebut dapat melemahkan demokrasi dan mengurangi independensi lembaga peradilan. Parlemen baru dapat mencabut aturan yang membatasi kewenangan Mahkamah Agung Israel serta kebijakan yang mempermudah pemberhentian jaksa agung.
Agenda lain yang dapat dipertimbangkan adalah pembatalan pengecualian wajib militer bagi kelompok Yahudi ultra-Ortodoks. Kebijakan itu memicu kemarahan sebagian warga, terutama ketika militer menghadapi keterbatasan personel akibat berbagai konflik.
Partai-partai ultra-Ortodoks juga belum puas karena menginginkan pengecualian yang lebih luas. Posisi mereka tetap penting dalam negosiasi politik karena sejumlah tokoh oposisi berupaya memperoleh dukungan kelompok tersebut.
Shapira menilai pencabutan undang-undang peninggalan pemerintahan Netanyahu relatif sederhana karena cukup melalui pemungutan suara parlemen. Namun, penyusunan undang-undang baru dapat memerlukan beberapa pekan karena oposisi perlu menyelaraskan prioritas mereka.
Mengganti Ketua Knesset
Pertarungan awal di parlemen baru diperkirakan berlangsung dalam pemilihan ketua Knesset. Jabatan itu saat ini dipegang Amir Ohana dari Partai Likud, yang dikenal sebagai loyalis Netanyahu.
Aturan parlemen Israel memungkinkan pemilihan ketua dilakukan sejak sidang perdana dan sebelum pemerintahan baru dilantik. Tiga partai dalam blok Eisenkot telah meminta agar pengganti Ohana dipilih dalam sidang pembukaan parlemen.
Shapira menilai permintaan tersebut sesuai dengan praktik yang lebih umum. Ohana berpandangan pemilihan ketua parlemen biasanya dilakukan pada hari pemerintahan baru dilantik.
Tokoh oposisi Naftali Bennett menyatakan kelompoknya ingin segera menjalankan agenda politik di parlemen. “Kami akan mengambil alih kendali Knesset secepat mungkin,” kata Bennett.
