Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mewajibkan gedung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan konsep vertical garden mulai 2027. Kebijakan itu ditujukan untuk membuat wajah Jakarta lebih hijau melalui penghijauan pada bangunan pemerintah.
Kewajiban tersebut direncanakan mencakup berbagai fasilitas Pemprov DKI Jakarta, mulai dari kantor kelurahan, kecamatan, organisasi perangkat daerah, puskesmas, hingga Balai Kota. Pramono menyampaikan rencana itu di Balai Kota Jakarta pada Kamis, 12 November 2026.
Pramono mengatakan gagasan ini terinspirasi oleh gedung Perumda PAL Jaya yang telah menggunakan konsep taman vertikal. Menurutnya, penghijauan Jakarta tidak cukup dilakukan di ruang terbuka, tetapi juga perlu diterapkan pada bangunan milik pemerintah daerah.
“Saya terinspirasi dari kantornya PAL Jaya untuk mewajibkan mulai tahun depan gedung-gedung yang ada di Jakarta yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Jakarta, apakah itu kelurahan, kecamatan, OPD terkait, puskesmas, kesehatan, dan sebagainya, termasuk Balai Kota, saya minta semuanya untuk dibuat lebih hijau,” kata Pramono.
Penerapan vertical garden dipandang sebagai salah satu pilihan penghijauan di kawasan perkotaan dengan keterbatasan lahan. Konsep ini memungkinkan tanaman ditempatkan pada bidang dinding atau bagian vertikal bangunan.
Pramono menilai penerapan taman vertikal bukan langkah yang sulit untuk dijalankan oleh instansi di lingkungan Pemprov DKI. Pemerintah daerah juga telah mengadakan rapat khusus untuk membahas pelaksanaan rencana tersebut.
“Dan sekarang ini karena apa yang disebut dengan vertical garden ini bukan sesuatu yang sulit, saya minta untuk itu diterapkan. Dan kemarin kami sudah mengadakan rapat khusus untuk itu,” ujarnya.
Rencana penghijauan tidak hanya diarahkan kepada gedung pemerintahan. Pramono berharap elemen infrastruktur seperti jalan layang dan jembatan juga dapat dibuat lebih hijau dengan penataan tanaman.
“Mudah-mudahan selain flyover, jembatan layang, dan sebagainya yang akan kita buat lebih hijau, tetapi juga gedung-gedung yang ada di Jakarta yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta,” tuturnya. Kebijakan ini menempatkan gedung pemerintah sebagai bagian dari upaya memperluas area hijau di Jakarta.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono turut mengapresiasi kinerja PAL Jaya, perusahaan daerah yang bergerak dalam pengelolaan air limbah. Ia menyebut kondisi keuangan perusahaan tersebut membaik dalam dua tahun terakhir.
Menurut Pramono, PAL Jaya yang sebelumnya mengalami kerugian kini mampu mencatatkan keuntungan. Capaian itu dinilainya menunjukkan pentingnya pengelolaan perusahaan daerah secara profesional dengan pemberian kepercayaan yang memadai.
“Perusahaan yang mengelola limbah kalau dikelola secara profesional dan kemudian tidak banyak dilakukan intervensi, diberikan kepercayaan, yang dulu pasti tidak pernah terpikirkan bahwa yang namanya mengelola limbah di Jakarta itu bisa membuat BUMD yang membuat dan memberikan keuntungan,” imbuhnya.
PAL Jaya menjadi salah satu contoh bangunan pemerintah daerah yang mengadopsi taman vertikal sekaligus menjadi inspirasi bagi perluasan program penghijauan. Mulai 2027, konsep serupa direncanakan diterapkan lebih luas pada gedung-gedung milik Pemprov DKI Jakarta.
