Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah melibatkan 63.189 usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rantai pasoknya per Juli 2026. Keterlibatan itu mencakup pelaku usaha yang mengelola dapur umum hingga pemasok bahan pangan.
Pemerintah ingin memperluas partisipasi UMKM dalam ekosistem MBG, tetapi pembenahan sistem internal menjadi prioritas terlebih dahulu. Evaluasi program dilakukan bersama Badan Gizi Nasional atau BGN sebelum perluasan keterlibatan pemasok dijalankan lebih jauh.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan jumlah pelaku usaha yang sudah masuk rantai pasok tersebut belum menjadi batas akhir. Pemerintah menargetkan lebih banyak UMKM dapat memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam program ini.
“Berdasarkan data yang kita miliki, total usaha mikro, kecil, menengah yang terlibat di dalam ekosistem rantai pasok ini kurang lebih ada 63.189 per Juli 2026,” kata Maman di kantornya, Kamis (22/10/2026). Angka itu menggambarkan luasnya kebutuhan pasokan yang muncul dari penyelenggaraan MBG.
Pelaku UMKM yang terlibat menyediakan beragam kebutuhan untuk mendukung operasional dapur dan penyediaan makanan. Komoditas yang disebutkan mencakup telur, sayuran, ayam, ikan, serta bahan pangan lainnya.
Tiga Kelompok Pelaku Usaha
Maman menjelaskan bahwa keterlibatan dalam rantai pasok MBG terbagi ke dalam tiga kelompok usaha, yakni mikro, kecil, dan menengah. Setiap kelompok memiliki kapasitas operasional dan bentuk kontribusi yang berbeda.
“UMKM itu terbagi menjadi tiga klaster. Ada usaha mikro, ada usaha kecil, ada usaha menengah. Tergantung dari klasteringnya masing-masing,” kata Maman.
Pemilik dapur umum pada umumnya masuk kategori usaha menengah karena memerlukan modal dan kapasitas operasional yang lebih besar. Kelompok ini berperan penting dalam menyiapkan kebutuhan makanan dalam skala lebih luas.
Usaha kecil dapat bergabung sebagai pemasok produk pangan, termasuk hasil peternakan ayam, telur, dan ikan. Sementara itu, usaha mikro memiliki peluang untuk memasok telur, sayuran, serta kebutuhan pangan lain sesuai kapasitasnya.
Pembagian peran tersebut membuka jalur keterlibatan bagi pelaku usaha dengan skala yang berbeda. Dengan demikian, rantai pasok MBG tidak hanya bertumpu pada satu jenis penyedia barang atau jasa.
Perapian Mekanisme Internal
Sebelum mendorong ekspansi partisipasi UMKM, pemerintah menempatkan pembenahan mekanisme internal sebagai agenda utama. Langkah ini mengemuka setelah adanya temuan terkait dugaan pelanggaran hukum atau tindak pidana di institusi yang berkaitan.
“Prioritas utama adalah merapikan sistem mekanisme di internal terlebih dahulu. Nah, baru nanti selanjutnya kita akan fokus mulai mendorong ke rantai pasok pelibatan ekosistem UMKM,” ujar Maman.
Pembenahan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan MBG bersama BGN. Pemerintah menilai penguatan tata kelola perlu dilakukan agar perluasan ekosistem pemasok dapat berjalan dengan mekanisme yang lebih tertata.
BGN juga menyiapkan sistem berbasis aplikasi untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi pemasok. Sistem itu diharapkan dapat mendukung keterlibatan pelaku usaha dalam ekosistem MBG secara lebih terbuka.
“BGN juga menyiapkan sistem berbasis aplikasi yang diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi pemasok untuk terlibat dalam ekosistem MBG,” tegas Maman. Pengembangan sistem tersebut menjadi salah satu langkah yang disiapkan bersamaan dengan upaya merapikan mekanisme internal program.
