BSU 2026 diberikan senilai Rp300.000 per bulan selama tiga bulan dan disalurkan sekaligus Rp900.000. Bantuan ini ditujukan bagi pekerja yang memenuhi kriteria penerima pada kuartal IV 2026.
Syarat paling menentukan adalah status peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Penerima juga wajib berstatus warga negara Indonesia.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan ketentuan itu pada 4 November 2026. “Syarat Penerima BSU 2026 adalah Warga Negara Indonesia (WNI), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Agustus 2026,” kata Indah.
Batas Penghasilan Pekerja
Pekerja dengan gaji atau upah maksimal Rp3,5 juta per bulan dapat masuk dalam kriteria penerima. Batas itu dapat berbeda di daerah yang upah minimumnya lebih tinggi dari Rp3,5 juta.
Di wilayah dengan UMK di atas angka tersebut, batas penghasilan mengikuti nilai UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Daerah yang tidak menetapkan UMK menggunakan upah minimum provinsi dengan mekanisme pembulatan yang sama.
“Gaji/upah maksimal Rp3,5 juta atau sesuai dengan upah minimum bagi wilayah yang mempunyai upah minimum lebih besar dari Rp3,5 juta,” kata Indah. Kemnaker memakai data gaji terakhir yang dilaporkan pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Komponen upah yang diperhitungkan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Karena itu, data pelaporan perusahaan menjadi salah satu dasar penetapan calon penerima.
Kelompok Yang Tidak Bisa Menerima
ASN, prajurit TNI aktif, dan anggota Polri aktif tidak termasuk penerima bantuan subsidi upah. Pekerja yang sedang menerima Program Keluarga Harapan pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan juga tidak memenuhi kriteria.
“Bukan ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri aktif; dan tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan,” kata Indah. Ketentuan pengecualian tersebut berlaku bersama seluruh persyaratan kepesertaan dan batas upah.
Aturan Dan Pemeriksaan Status
Ketentuan penerima BSU 2026 tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Aturan ini merupakan Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Permenaker tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 serta berlaku pada tanggal yang sama. Pekerja dapat mengecek status penerimaan melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id dengan memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK.
