Gedung Bursa Efek Indonesia atau BEI didatangi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Setonterian, serta CEO Danantara Rosan Roeslani pada Jumat (16/10/2026). Kunjungan itu berlangsung bertepatan dengan pengumuman MSCI mengenai konsultasi perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia.
Kapolri tiba di Gedung BEI pada pukul 13.44 WIB dan langsung menuju lantai atas menuju ruang Direksi BEI. Dasco dan Rosan termasuk dalam sejumlah tokoh yang mendatangi gedung bursa pada siang hari tersebut.
MSCI membuka konsultasi terkait kemungkinan penurunan status pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Proses tersebut masih melibatkan masukan dari pelaku pasar sebelum keputusan final diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Rencana perubahan status itu dikaitkan dengan kekhawatiran berkelanjutan mengenai aksesibilitas investasi dan tata kelola pasar saham Indonesia. Pelaku pasar juga menyampaikan perhatian serius terhadap kelayakan investasi di pasar saham domestik.
Dalam pengumumannya, MSCI menyoroti struktur kepemilikan saham yang terus dinilai belum transparan. Lembaga itu juga mencatat adanya dugaan aktivitas perdagangan yang terkoordinasi.
“Kekhawatiran tersebut mencakup struktur kepemilikan saham yang terus dinilai tidak transparan serta dugaan aktivitas perdagangan yang terkoordinasi,” tulis pengumuman MSCI. Penilaian tersebut menjadi salah satu dasar konsultasi terhadap klasifikasi pasar Indonesia.
Otoritas Indonesia sebelumnya telah mengumumkan sejumlah langkah reformasi untuk merespons persoalan pasar. Namun, investor institusi menekankan perlunya penerapan yang konsisten serta bukti dampak kebijakan yang nyata dan berkelanjutan.
Reformasi yang disebut mencakup keterbukaan informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%. Kebijakan itu juga meliputi pengungkapan klasifikasi investor yang lebih terperinci dan pelaporan konsentrasi kepemilikan saham tinggi atau High Shareholding Concentration.
Selain itu, terdapat peta jalan penerapan batas minimum saham beredar di publik atau free float sebesar 15%. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki transparansi dan fungsi pasar saham Indonesia.
Pada Juni lalu, MSCI menyatakan akan mempertimbangkan konsultasi perubahan klasifikasi bila kemajuan memadai belum terlihat hingga Tinjauan Indeks November 2026. Pelaku pasar kemudian menyampaikan bahwa kemajuan yang dinilai memadai belum tampak secara konsisten di seluruh pasar saham Indonesia.
Meski reformasi telah diumumkan, kekhawatiran mengenai disfungsi pasar masih berlanjut. Isu yang disoroti mencakup dugaan perdagangan terkoordinasi serta belum adanya bukti penegakan aturan yang berarti.
MSCI juga menilai perubahan status Indonesia menjadi Frontier Market tidak cukup menggambarkan tingkat persoalan di pasar saham domestik. Lembaga tersebut memperkirakan akan melanjutkan rencana reklasifikasi kecuali konsultasi menghasilkan bukti jelas mengenai perbaikan material dalam tata kelola dan fungsi pasar.
Perbaikan itu harus dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan kembali keputusan perubahan klasifikasi pasar. Selama proses berjalan, MSCI menyatakan tetap memberlakukan pembekuan atas sejumlah perubahan terkait indeks untuk saham Indonesia hingga pemberitahuan lebih lanjut.
MSCI tidak akan menerapkan peningkatan Foreign Inclusion Factor maupun Number of Shares dalam kebijakan tersebut. Lembaga itu juga tidak akan menambahkan saham ke MSCI Indonesia Investable Market Index atau menaikkan saham ke segmen indeks dengan kapitalisasi pasar lebih tinggi.
Di sisi lain, MSCI akan tetap menghapus saham yang diidentifikasi otoritas Indonesia berdasarkan kerangka High Shareholding Concentration. Data keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% juga akan digunakan untuk menyesuaikan estimasi free float.
