Sejumlah perusahaan mulai mengevaluasi keputusan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan untuk memperluas penggunaan kecerdasan buatan. Ford merekrut lebih dari 350 engineer, sementara Klarna dan IBM mengubah strategi setelah pengurangan tenaga kerja dinilai belum menghasilkan peningkatan produktivitas yang memadai.
Laporan Forrester Research mencatat 55 persen perusahaan mengaku menyesal telah memberhentikan karyawan karena AI. Sebagian perusahaan bahkan membatalkan PHK terkait AI dan kembali membuka posisi untuk manusia yang sebelumnya digantikan teknologi.
Ford menjadi contoh perubahan kebijakan tersebut setelah mengakui terlalu mengandalkan AI dalam pengembangan kendaraan. Perusahaan otomotif asal Amerika Serikat itu merekrut kembali sebagian mantan karyawan yang sebelumnya terkena PHK.
Penambahan tenaga engineer menunjukkan bahwa pekerjaan yang membutuhkan penilaian, pengalaman, dan pemahaman mendalam belum sepenuhnya dapat dialihkan kepada sistem otomatis. Ford juga perlu menyesuaikan target efisiensi dengan kebutuhan operasional yang berlangsung di lapangan.
Klarna Menilai Ulang Penggunaan AI
Klarna memangkas sekitar 1.200 karyawan pada 2024 dan menggantikan sebagian pekerjaan dengan AI. Chatbot perusahaan mengambil alih tugas sekitar 700 petugas layanan pelanggan serta memangkas waktu layanan dari 11 menit menjadi dua menit.
Penerapan tersebut membantu Klarna menghemat sekitar 2 juta dollar AS. Namun, penghematan itu belum dinilai cukup untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk secara keseluruhan.
CEO Klarna Sebastian Siemiatkowski mengakui perusahaan telah berlebihan dalam menggunakan AI. Klarna kini membuka puluhan posisi baru yang berfokus pada produktivitas dan pengalaman pelanggan.
IBM juga mengambil langkah serupa setelah memangkas ribuan karyawan. Perusahaan teknologi itu berencana melipatgandakan perekrutan karyawan tingkat pemula hingga tiga kali lipat pada 2026.
Dampak Terhadap Pekerja Masih Menjadi Perhatian
Perubahan strategi perusahaan belum menghapus kekhawatiran mengenai dampak AI terhadap pasar tenaga kerja. Jajak pendapat Reuters Ipsos menemukan 53 persen warga Amerika khawatir AI dapat membuat seseorang dalam rumah tangga mereka kehilangan pekerjaan.
Laporan Software Finder 2026 menunjukkan 53 persen pekerja merasa penggunaan AI dapat membuat peran mereka semakin tidak dibutuhkan. Pekerjaan yang kembali dibuka juga belum tentu memiliki bentuk, lokasi, dan tingkat upah yang sama seperti sebelumnya.
Forrester mencatat sebagian posisi yang dibuka kembali kemungkinan dialihkan ke luar negeri atau ditawarkan dengan upah jauh lebih rendah. Kondisi itu menunjukkan bahwa perekrutan kembali tidak selalu mengembalikan situasi kerja ke keadaan semula.
Jackie Swanson dari Gartner menilai banyak perusahaan sudah memiliki peta jalan adopsi AI, tetapi belum menyiapkan strategi yang jelas mengenai dampaknya terhadap pekerja. “Setiap organisasi memiliki peta jalan adopsi AI. Namun, hampir tidak ada yang memiliki rencana jujur mengenai apa yang dilakukan AI terhadap karyawan, kecepatan kerja, dan calon pemimpin mereka di masa depan,” tulis Swanson.
Pelibatan Karyawan Menjadi Pilihan
Sejumlah perusahaan memilih melibatkan pekerja sebelum menerapkan teknologi secara luas. Ironclad mengadakan kelas internal untuk mengajarkan karyawan menggunakan AI, sedangkan Superhuman memberi kebebasan kepada setiap tim untuk memilih perangkat yang sesuai.
Chief People Officer Superhuman Kenny Mendes mengatakan, “Kami tidak memulainya dengan mandat AI dari atas ke bawah.” Menurut Mendes, tim yang paling dekat dengan masalah memahami kebutuhan dan solusi yang diperlukan secara lebih baik.
Pendekatan tersebut membuat AI tidak langsung dipersepsikan sebagai alat untuk memangkas biaya tenaga kerja. Perusahaan dapat menempatkan teknologi sebagai pendukung pekerjaan, bukan semata-mata pengganti karyawan.
Aturan Eropa Memperkuat Konsultasi
Eropa menerapkan perlindungan pekerja yang lebih ketat dibandingkan Amerika Serikat dalam menghadapi perubahan akibat AI. Perusahaan wajib memberi informasi dan berkonsultasi dengan pekerja sebelum mengambil keputusan yang dapat mengubah pekerjaan mereka.
Ketentuan itu akan diperketat melalui Directive 2025/2450 yang merevisi aturan European Works Councils. Negara-negara anggota Uni Eropa harus memasukkan ketentuan tersebut ke dalam hukum nasional masing-masing paling lambat 1 Januari 2028.
Konsultasi harus berlangsung dalam waktu yang memadai agar pekerja dapat menilai keputusan secara menyeluruh. Negara-negara anggota juga diwajibkan menerapkan sanksi keuangan efektif dengan perhitungan yang turut mempertimbangkan omzet perusahaan.
Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan adopsi AI tidak hanya ditentukan oleh kecepatan otomatisasi. Perusahaan juga perlu mengukur hasil kerja, menjaga kualitas, dan menjelaskan dampak perubahan kepada karyawan.
