Empat hari sebelum meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Mohammad Hatta menyampaikan pidato penting di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Pidato itu memuat kegelisahannya atas jarak antara cita-cita kemerdekaan dan perkembangan politik serta kehidupan masyarakat setelah Indonesia merdeka.
Pidato berjudul Lampau dan Datang tersebut disampaikan pada 27 November 1956 saat Hatta menerima gelar doktor kehormatan atau doctor honoris causa dari UGM. Wakil Presiden Pertama RI itu menyoroti peran partai politik, praktik penempatan pejabat, hingga korupsi dan demoralisasi yang menurutnya mulai merajalela.
Hatta memulai penjelasannya dengan menyinggung pengalaman rakyat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Ia menggambarkan kapitalisme kolonial sebagai sistem yang memanfaatkan tanah subur dan tenaga kerja murah untuk memperbesar keuntungan penjajah.
Menurut Hatta, Indonesia pada masa itu diperlakukan seperti perkebunan besar yang dieksploitasi dengan dua faktor utama, yakni tanah yang subur dan upah buruh murah. Rakyat, di sisi lain, menghadapi kemelaratan dan tidak memiliki perlindungan yang memadai.
Ia juga menilai sistem politik kolonial menutup ruang demokrasi dan menjadikan Hindia Belanda sebagai politie-staat atau negara kepolisian. Struktur kekuasaan melalui pangreh praja, polisi, dan tentara digunakan untuk menundukkan masyarakat.
Dalam sistem tersebut, pejabat pribumi yang dianggap baik adalah mereka yang paling patuh menjalankan perintah. Hatta mengatakan tekanan yang berlangsung lama membuat masyarakat Indonesia sulit berkembang dan memperlemah penghidupan rakyat.
Dari pengalaman penindasan itu, menurut Hatta, tumbuh kesadaran kaum muda untuk membangun negara hukum yang demokratis. Negara yang dicita-citakan berbentuk republik, berlandaskan kedaulatan rakyat, dan memiliki corak kolektif.
Hatta membedakan gagasan itu dari demokrasi Barat yang tumbuh dari Revolusi Prancis 1789 dengan semboyan kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Ia menilai perjuangan Indonesia memerlukan demokrasi sosial yang mencakup seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia.
Gagasan demokrasi sosial itu kemudian dikaitkannya dengan Pancasila. Hatta menyebut Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan.
Setelah membahas cita-cita kemerdekaan, Hatta menyoroti kondisi Indonesia yang dinilainya belum sejalan dengan tujuan perjuangan. Ia mengutip syair Friedrich Schiller dari puisi Der Zeitpunkt untuk menggambarkan masa penting yang bertemu dengan generasi yang dinilainya kecil.
Hatta menilai Pancasila seolah hanya diamalkan di bibir dan belum menjadi pelita untuk membangun masyarakat baru. Ia melihat tiap golongan sibuk mengejar kepentingannya sendiri, sementara kepentingan masyarakat dilupakan.
Partai politik, menurut Hatta, semestinya menjadi sarana pendidikan rakyat untuk menjalankan demokrasi. Namun, ia menilai negara justru seolah menjadi alat untuk memenuhi kepentingan partai.
Ia menyoroti penempatan pegawai dalam jabatan umum di dalam maupun luar negeri yang sering kali menjadikan keanggotaan partai sebagai ukuran. Hatta menegaskan penempatan jabatan seharusnya memakai prinsip the right man in the right place.
Dalam pidatonya, Hatta juga menyampaikan keprihatinan karena pemimpin dan pejuang idealis disebut tertunda ke belakang setelah kemerdekaan tercapai. Sebaliknya, ia menyebut O.W.-ers politik dan ekonomi serta manusia profitir maju dengan memanfaatkan situasi untuk kepentingan sendiri.
“Maka timbullah anarki dalam politik dan ekonomi. Kelanjutannya, korupsi dan demoralisasi merajalela,” kata Hatta.
Ia menilai perkembangan tersebut bukanlah Indonesia merdeka yang dahulu diperjuangkan dengan pengorbanan besar. Kritik itu menempatkan integritas, kepentingan masyarakat, dan penataan jabatan berdasarkan kemampuan sebagai bagian penting dari cita-cita negara yang diharapkan para pejuang.
