Pemerintah menyiapkan penindakan lebih tegas terhadap kendaraan over dimension over loading atau ODOL menjelang penerapan Zero ODOL pada 1 Januari 2027. Sasaran penegakan hukum tidak hanya pengemudi, melainkan juga perusahaan, pemilik kendaraan, dan pemilik barang.
Kementerian Perhubungan menempatkan kebijakan ini sebagai langkah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas serta menekan kerusakan infrastruktur jalan. Kendaraan yang membawa muatan berlebih dinilai dapat mempercepat kerusakan jalan dan menambah risiko dalam perjalanan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS menjalankan penegakan hukum dengan serius. Ia menekankan pentingnya integritas petugas dalam menangani pelanggaran dimensi dan muatan kendaraan angkutan barang.
“PPNS wajib menunjukkan keseriusan ketika melakukan penegakan hukum pada kendaraan lebih muatan dan lebih dimensi,” ujar Aan dalam keterangan resmi, Sabtu (7/11/2026). Penindakan tersebut diharapkan berjalan sesuai aturan serta didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“PPNS harus memiliki integritas karena merupakan cerminan kehormatan. Kita harus menutup seluruh potensi pungutan tidak sah, menjaga etika dan wewenang jabatan,” kata dia.
Penindakan Berbasis ETLE HUB
Kemenhub mengembangkan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE HUB untuk mendukung pengawasan dan penindakan kendaraan ODOL secara digital. Sistem ini disiapkan agar pemeriksaan terhadap pelanggaran angkutan barang tidak hanya bergantung pada interaksi langsung di lapangan.
ETLE HUB telah terintegrasi dengan Blu-e yang menjadi basis data kendaraan angkutan barang. Integrasi itu memungkinkan petugas melihat informasi spesifikasi kendaraan serta status uji berkala kendaraan.
Penggunaan teknologi digital diharapkan dapat membantu petugas menjalankan tugas dengan lebih efisien. Sistem tersebut juga dirancang untuk mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar sehingga potensi pungutan liar dapat diminimalkan.
Bukti pelanggaran yang dihasilkan melalui sistem digital diharapkan memiliki keabsahan dalam proses hukum. Data dan rekaman elektronik itu juga dapat memperkuat perlindungan bagi PPNS saat melaksanakan penindakan.
Penindakan kendaraan ODOL nantinya dapat dilakukan di jembatan timbang maupun di jalan umum bersama kepolisian. Setiap pemeriksaan harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan serta didukung data dan bukti yang valid.
Pemilik Kendaraan dan Barang Ikut Bertanggung Jawab
Penerapan Zero ODOL akan memperluas pihak yang dapat dikenai tindakan hukum atas pelanggaran. Selain pengemudi, perusahaan, pemilik kendaraan, dan pemilik barang dapat menjadi sasaran penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab atas pelanggaran dimensi dan muatan tidak dibebankan hanya kepada pengemudi di jalan. Pemerintah menyiapkan pendekatan yang mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam pengoperasian dan pengangkutan barang.
Pelaksanaan penegakan hukum akan melibatkan koordinasi Kementerian Perhubungan, Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Kolaborasi lintas instansi diperlukan agar proses penindakan dapat berjalan terkoordinasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menjelang 2027, pemerintah juga menyiapkan rencana operasi P21 ODOL, kesiapan personel, serta sarana dan prasarana pendukung. Dukungan teknologi, mekanisme pertukaran data, prosedur pembuktian, penindakan, dan pelaporan juga akan diperkuat.
Persiapan tersebut diarahkan agar penindakan truk ODOL berlangsung lebih efektif dan transparan. Pemerintah berharap sistem yang disiapkan dapat memberikan efek jera kepada seluruh pihak yang melanggar ketentuan.
