AFP Jawa Timur mendesak Federasi Futsal Indonesia atau FFI agar memberi perhatian lebih besar kepada asosiasi di daerah. Desakan itu muncul setelah AFP Jawa Timur menyatakan tak menerima dukungan anggaran operasional dari federasi pusat selama dua tahun terakhir.
Ketua AFP Jawa Timur Arief Anton Sujarwo menilai kondisi tersebut tidak sebanding dengan tugas yang harus dijalankan pengurus provinsi. Asosiasi daerah tetap menjalankan agenda yang ditetapkan federasi pusat, termasuk Liga Futsal Nusantara dan seleksi pemain untuk Timnas Futsal Indonesia.
Keluhan itu menjadi salah satu alasan AFP Jawa Timur bersama sejumlah klub mengajukan permohonan Kongres Luar Biasa atau KLB kepada PSSI. Langkah tersebut ditempuh untuk mendorong evaluasi tata kelola organisasi futsal nasional.
Sebanyak 40 pemilik suara FFI menyerahkan surat permohonan KLB kepada PSSI di Jakarta pada Jumat (13/11). Surat itu diterima oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani dan Muhammad.
Para pemohon terdiri atas 25 perwakilan asosiasi futsal provinsi, sembilan klub Pro Futsal League, serta enam klub Women Pro Futsal League. Komposisi ini menunjukkan aspirasi KLB datang dari unsur asosiasi daerah dan klub peserta kompetisi futsal.
Arief membandingkan situasi saat ini dengan kepengurusan sebelumnya yang disebut rutin memberikan anggaran tahunan kepada AFP. Menurutnya, dukungan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan federasi terhadap asosiasi anggota.
“Dulu ketua sebelumnya selalu memberikan anggaran tiap tahun kepada AFP karena itu menjadi tanggung jawab ketua. Namun, dalam masa kepemimpinan dua tahun ini, kita yang di daerah nol,” tegas Arief dalam keterangannya, Minggu (15/11).
Persoalan yang disorot AFP Jawa Timur tidak hanya menyangkut anggaran operasional. Arief juga menilai pendampingan dari pengurus pusat masih minim ketika asosiasi daerah menjalankan program kerja.
Menurut Arief, federasi pusat lebih banyak menyampaikan instruksi kepada pengurus di daerah. Ia menyayangkan absennya keterlibatan langsung pengurus pusat dalam pelaksanaan agenda yang dibebankan kepada AFP.
Kondisi itu dinilai dapat memengaruhi pelaksanaan program futsal di daerah. AFP Jawa Timur memandang koordinasi dan dukungan langsung diperlukan agar program pusat tidak sepenuhnya bertumpu pada kemampuan pengurus provinsi.
Permohonan KLB diharapkan membuka ruang bagi anggota federasi untuk menyampaikan kebutuhan dan evaluasi secara lebih luas. AFP Jawa Timur juga meminta kepengurusan FFI berikutnya lebih terbuka terhadap masukan dari klub maupun asosiasi provinsi.
Arief berharap Plt Ketua Umum FFI Vivin Cahyani mendengarkan keluhan para anggota demi kemajuan futsal Indonesia. “Mungkin ada baiknya federasi yang sekarang memimpin dan telah ditunjuk PSSI bisa mendengarkan keluh kesah klub ataupun asosiasi anggotanya,” pungkas Arief.
