Pemerintah menetapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan. Penerima yang memenuhi ketentuan berhak memperoleh total Rp 900.000 yang disalurkan sekaligus.
Penyaluran bantuan dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026. Calon penerima perlu memenuhi sejumlah syarat, termasuk status kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dan batas penghasilan.
Ketentuan terbaru tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Aturan ini merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai pedoman pemberian subsidi gaji atau upah bagi pekerja dan buruh.
Peraturan itu ditetapkan sekaligus diundangkan pada Rabu, 28 Oktober 2026. Dokumen tersebut tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 732.
Lima syarat penerima BSU 2026
BSU tidak diberikan kepada seluruh pekerja secara otomatis. Pemerintah menetapkan kriteria yang menjadi dasar verifikasi calon penerima bantuan.
- Pekerja harus berstatus sebagai Warga Negara Indonesia dan memiliki Nomor Induk Kependudukan atau NIK.
- Pekerja harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026.
- Pekerja menerima gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan.
- Pekerja diprioritaskan tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan atau PKH sebelum penyaluran bantuan.
- Pekerja tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara, prajurit TNI, maupun anggota Polri.
Batas gaji Rp 3,5 juta tidak berlaku secara seragam di seluruh daerah. Bagi pekerja yang berada di wilayah dengan UMP atau UMK di atas nominal tersebut, batas penghasilan mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku.
Status sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu unsur penting dalam proses penetapan penerima. Kepesertaan yang dimaksud adalah kategori Penerima Upah, bukan kategori lain di luar ketentuan tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bantuan ini ditujukan untuk membantu pekerja atau buruh memenuhi kebutuhan hidup. Penyaluran dilakukan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini dapat membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pemberian bantuan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” kata Yassierli, dikutip dari Kompas TV.
Jadwal dan mekanisme penyaluran
Setiap penerima akan memperoleh bantuan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Dana untuk tiga bulan tersebut diberikan dalam satu kali penyaluran dengan total Rp 900.000 per orang.
Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan rencana pencairan pada November hingga Desember 2026 melalui unggahan akun Instagram @kemnaker. Penyaluran direncanakan melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara serta PT Pos Indonesia (Persero).
Calon penerima diimbau memastikan rekening bank tetap aktif sebelum jadwal penyaluran. Kemenaker menyatakan rekening aktif diperlukan agar proses pencairan dapat berjalan lancar.
Cara memeriksa status penerima
Pekerja dapat memeriksa status penerimaan BSU 2026 melalui laman resmi Kemenaker. Pemeriksaan dilakukan dengan memasukkan NIK pada situs bsu.kemnaker.go.id.
- Buka laman bsu.kemnaker.go.id.
- Masukkan NIK pada kolom yang tersedia.
- Klik tombol “Cek Status”.
- Tunggu sistem menampilkan informasi status penerimaan bantuan.
Jika laman belum dapat diakses atau belum menampilkan informasi terbaru, pekerja dapat mencoba kembali secara berkala. Pembaruan status bergantung pada proses pembaruan data oleh Kemenaker.
