Korea Selatan menghadapi dua tekanan diplomatik dan keamanan pada Selasa (20/10/2026). Seoul memperingatkan Korea Utara agar tidak meningkatkan postur militernya di perbatasan, sembari menarik sebagian staf kedutaannya dari Ukraina.
Ketegangan dengan Ukraina berkaitan dengan pengungkapan transfer tawanan perang Korea Utara ke Seoul. Pemerintah Korea Selatan menilai pengungkapan tersebut dapat membahayakan keluarga para tawanan yang masih berada di Korea Utara.
Ketegangan di Garis Demarkasi Militer
Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan keprihatinan serius atas ancaman Pyongyang untuk mengerahkan tambahan senjata serangan taktis di sepanjang perbatasan. Korea Utara juga mengancam melanjutkan siaran pengeras suara ke arah Selatan.
Seoul menyebut siaran pengeras suara dan tembakan peringatan di dekat Garis Demarkasi Militer atau MDL sebagai langkah defensif yang sah. Tindakan itu disebut bertujuan mencegah penyusupan serta memaksa personel Korea Utara yang melintasi garis tersebut untuk mundur.
Kementerian Pertahanan menegaskan akan mengambil tindakan tegas bila Pyongyang menggunakan langkah itu sebagai dalih untuk provokasi lanjutan. Seoul juga mendesak Korea Utara menghentikan klaim yang dinilainya tidak berdasar dan merespons upaya penyelesaian perbedaan di perbatasan.
Ketua Kepala Staf Gabungan Korea Selatan Jin Young-seung meninjau kesiapan militer saat mengunjungi komando angkatan darat di garis depan. Ia memerintahkan operasi yang ditujukan untuk memperkuat inisiatif Seoul di Zona Demiliterisasi.
Jin menyatakan militer Korea Selatan tidak dapat menerima penggambaran tindakan operasionalnya sebagai provokasi. Menurut dia, Korea Utara berupaya mengalihkan tanggung jawab atas meningkatnya ketegangan militer di kawasan perbatasan.
Seoul juga menuding Korea Utara bertanggung jawab atas penanaman ranjau di selatan MDL yang melukai parah tentara Korea Selatan bulan lalu. Insiden itu disebut sebagai provokasi nyata dan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata.
Risiko Salah Persepsi Meningkat
Ketegangan terbaru dipicu tuduhan Kim Yo Jong bahwa militer Korea Selatan membahayakan tentara Korea Utara melalui tembakan peringatan. Tuduhan itu muncul ketika Pyongyang melakukan pekerjaan penguatan perbatasan.
Ancaman untuk menghidupkan kembali siaran pengeras suara berpotensi membalikkan langkah de-eskalasi yang sebelumnya didorong Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung. Korea Utara telah memasang ranjau dan penghalang di sepanjang perbatasan sejak April 2024.
Korea Selatan menyatakan Pyongyang mengerahkan hingga 7.000 pekerja ke kawasan perbatasan pada tahun ini. Personel Korea Utara juga disebut telah menyeberangi MDL sekitar 50 kali.
Peneliti senior Korea Institute for National Unification, Hong Min, menilai kebuntuan tersebut meningkatkan risiko bentrokan militer. Ia memperingatkan bahwa prosedur yang berjalan saat ini dapat menciptakan kondisi terjadinya bentrokan bila ambang batas Korea Utara berada di bawah aturan keterlibatan Korea Selatan.
Michael Bosack dari Parley Policy Institute mengatakan tembakan peringatan berisiko disalahartikan sebagai serangan yang meleset. Salah tafsir terhadap niat pihak lain dapat memicu tembakan balasan.
Penarikan Staf Kedutaan dari Ukraina
Di tengah ketegangan di perbatasan, Seoul memutuskan menarik sebagian staf misi diplomatiknya dari Ukraina. Keputusan itu diambil setelah Duta Besar Korea Selatan untuk Ukraina dipanggil pulang lebih dari sepekan sebelumnya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Park Doo-soon menyatakan penarikan duta besar tidak mendapat respons positif dari pihak Ukraina. Pemerintah kemudian mempertimbangkan ancaman serangan udara yang terus terjadi di seluruh Ukraina dalam keputusan penarikan sebagian staf.
Presiden Lee menuntut permintaan maaf resmi atas pengungkapan tawanan perang oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Seoul sebelumnya juga memanggil Duta Besar Kyiv dan mengancam langkah lanjutan yang tidak dirinci.
Ukraina menyatakan diplomasi perlu mengalahkan emosi dalam hubungan kedua negara dan menganggap persoalan itu telah terselesaikan. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun mengatakan Ukraina telah mengirim pesan yang memuat kata-kata permintaan maaf, tetapi tingkatnya masih di bawah harapan Seoul.
