Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan kriteria penerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2026 untuk kuartal IV. Pekerja yang ingin memenuhi syarat harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Program ini diberikan kepada pekerja atau buruh yang berstatus warga negara Indonesia. Pemerintah menyalurkan BSU sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan dengan total bantuan Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan kepesertaan aktif menjadi salah satu ketentuan utama. “Syarat Penerima BSU 2026 adalah Warga Negara Indonesia (WNI), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Agustus 2026,” kata Indah di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Batas Penghasilan Penerima
Kemnaker menetapkan batas gaji atau upah penerima paling tinggi Rp3,5 juta per bulan. Ketentuan tersebut juga memperhitungkan kondisi daerah yang memiliki standar upah minimum lebih tinggi.
Pekerja di kabupaten atau kota dengan upah minimum di atas Rp3,5 juta dapat menggunakan UMK sebagai batas penghasilan. Nilai UMK itu dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh untuk menentukan kelayakan penerima.
Di wilayah yang belum menetapkan UMK, acuan yang digunakan ialah upah minimum provinsi atau UMP. Mekanisme pembulatan yang diterapkan tetap sama seperti pada daerah yang menggunakan UMK.
“Gaji/upah maksimal Rp3,5 juta atau sesuai dengan upah minimum bagi wilayah yang mempunyai upah minimum lebih besar dari Rp3,5 juta,” kata Indah. Besaran gaji yang dipakai Kemnaker mengacu pada laporan terakhir pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Komponen penghasilan yang diperhitungkan meliputi upah pokok dan tunjangan tetap. Data tersebut tercatat dalam basis data BPJS Ketenagakerjaan dan menjadi dasar penentuan penerima bantuan.
Kelompok yang Tidak Memenuhi Kriteria
Aturan BSU mengecualikan aparatur sipil negara, prajurit TNI, serta anggota Polri aktif dari daftar calon penerima. Pekerja yang sedang menerima Program Keluarga Harapan pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU juga tidak memenuhi persyaratan.
“Bukan ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri aktif; dan tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan,” kata Indah. Ketentuan ini berlaku sebagai bagian dari kriteria penerima bantuan subsidi gaji atau upah.
Persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Peraturan itu merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Aturan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Cara Memeriksa Status
Masyarakat dapat memeriksa status penerimaan BSU 2026 menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Pemeriksaan dilakukan melalui laman resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id.
Informasi yang tercatat pada laman tersebut dapat digunakan pekerja untuk mengetahui status penerimaan bantuan. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, batas upah, dan status penerimaan PKH menjadi bagian dari kriteria yang ditetapkan pemerintah.
