Pengkinian data calon penerima BSU 2026 diperpanjang hingga Selasa, 17 November 2026. Sebelumnya, proses pembaruan data ini dijadwalkan berakhir pada 14 November 2026.
Perpanjangan memberi kesempatan bagi calon penerima untuk memastikan data pribadi dan rekening telah sesuai. Namun, pengkinian data tidak otomatis membuat pekerja ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Pemerintah kembali menyalurkan bantuan untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Nilai bantuan ditetapkan sebesar Rp 300.000 per bulan dan dibayarkan sekaligus untuk tiga bulan.
Pekerja yang lolos verifikasi akan menerima total Rp 900.000. Ketentuan penyaluran tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Tidak semua pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta langsung berhak memperoleh bantuan. Penetapan penerima tetap mengacu pada sejumlah kriteria administrasi dan kepesertaan.
Calon penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Mereka juga wajib tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026.
- Warga Negara Indonesia dengan NIK yang valid.
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026.
- Menerima gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan, atau sesuai batas upah minimum yang berlaku.
Bagi pekerja di wilayah yang memiliki UMK lebih tinggi daripada Rp 3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat. Nilai tersebut dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Di daerah yang tidak menetapkan UMK, batas penghasilan mengacu pada UMP dengan mekanisme pembulatan yang sama. Dasar penilaian upah memakai data gaji terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Komponen penghasilan yang diperhitungkan mencakup upah pokok dan tunjangan tetap. Karena itu, pekerja perlu memastikan data kepesertaan dan data upah yang tercatat telah sesuai kondisi terkini.
Bantuan tidak diberikan kepada pekerja yang berstatus sebagai aparatur sipil negara, prajurit TNI, atau anggota Polri. Ketiga kelompok tersebut masuk dalam pengecualian penerima bantuan.
- Aparatur sipil negara atau ASN.
- Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI.
- Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri.
Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan pada periode sebelum penyaluran juga menjadi kelompok yang diprioritaskan. Pemerintah dapat meminta pengembalian dana ke kas negara apabila penerima kemudian terbukti tidak memenuhi syarat.
Calon penerima dapat memperbarui data melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau aplikasi Jamsostek Mobile. Kedua kanal meminta pengisian data pribadi, foto diri, foto KTP, serta informasi rekening.
Pada situs BPJS Ketenagakerjaan, calon penerima perlu mengisi data yang diminta lalu mengunggah atau mengambil foto diri dan KTP. Setelah data lengkap, pengguna dapat melanjutkan ke pengisian rekening dan mengirim data setelah mencentang pernyataan yang tersedia.
Melalui aplikasi JMO, pengguna dapat memilih menu Pengkinian BSU pada halaman login. NIK, nama lengkap sesuai KTP, dan tanggal lahir perlu dimasukkan sebelum melanjutkan ke tahap foto, data pribadi, serta rekening.
Foto wajah harus terlihat jelas dan tidak tertutup, sedangkan seluruh informasi pada KTP harus dapat terbaca. Data yang telah dikirim tetap akan melalui proses verifikasi sesuai ketentuan pemerintah sebelum bantuan dicairkan.
