Penyaluran BSU 2026 senilai total Rp 900.000 belum memasuki tahap pelaksanaan. Kementerian Ketenagakerjaan masih berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta mengajukan anggaran kepada Kementerian Keuangan.
Pemerintah sebelumnya menjadwalkan bantuan tersebut disalurkan pada November hingga Desember 2026. Namun, jadwal itu belum menjadi kepastian tanggal pencairan bagi pekerja yang memenuhi syarat.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan perkembangan tersebut di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026. Ia mengatakan proses penyaluran masih membutuhkan kesiapan anggaran dan aspek teknis pelaksanaan program.
“Saat ini, proses penyaluran BSU 2026 masih dalam tahap koordinasi dan pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan,” kata Indah. “Kemnaker terus melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan kesiapan dukungan anggaran serta aspek teknis pelaksanaan program,” lanjutnya.
Jadwal Penyaluran Masih Menunggu Kepastian
BSU 2026 menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintah pada kuartal IV-2026. Program ini ditujukan untuk membantu menjaga daya beli pekerja atau buruh yang masuk kriteria penerima.
Kemnaker berharap bantuan tersebut dapat menjadi bantalan ekonomi bagi kelompok pekerja yang berhak. “Kemnaker berharap BSU dapat menjadi bantalan ekonomi bagi pekerja/buruh yang memenuhi kriteria penerima, sekaligus membantu menjaga daya beli masyarakat,” ujar Indah.
Besaran Bantuan Rp 900.000
Pemerintah menetapkan bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan untuk Oktober, November, dan Desember 2026. Dana itu direncanakan dibayarkan sekaligus, sehingga penerima akan memperoleh total Rp 900.000.
Ketentuan penyaluran program tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknisnya. Pemerintah merencanakan penyaluran melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara dan PT Pos Indonesia.
Pekerja tidak perlu mendaftar untuk memperoleh bantuan ini. Pemerintah akan menetapkan penerima berdasarkan data dan kriteria yang telah ditentukan.
Kriteria Penerima
Penerima harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Mereka juga memiliki upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
- Bukan anggota aparatur sipil negara, TNI, atau Polri.
- Tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan pada periode sebelum penyaluran BSU.
- Memiliki data upah yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Komponen upah yang digunakan dalam penetapan batas penerima mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap. Untuk daerah dengan UMK di atas Rp 3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Daerah yang tidak memiliki UMK menggunakan batas Upah Minimum Provinsi dengan ketentuan pembulatan yang sama. Kemnaker mengimbau pemberi kerja menyampaikan data pekerja secara akurat sesuai kondisi sebenarnya.
“Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan,” papar Indah. Pekerja masih perlu menunggu pengumuman resmi mengenai realisasi dan waktu pencairan bantuan.
Cara Memantau Status BSU
Pekerja dapat memantau informasi melalui laman resmi Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id/ dengan memasukkan NIK sesuai KTP. Laman tersebut menyatakan bahwa mekanisme pengecekan status penerima akan diumumkan secara resmi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Masyarakat juga dapat menghubungi pusat layanan Kemnaker melalui nomor 1500 630 untuk memperoleh informasi terkait program ini. Kemnaker mengimbau pekerja hanya menggunakan kanal resmi dan berhati-hati terhadap tautan tidak dikenal yang mengatasnamakan BSU.
