Badan Pemeriksa Keuangan menemukan keterlambatan penagihan sanksi pelanggaran penerima beasiswa di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Nilai 17 kasus pada Program Beasiswa Native yang belum tertagih mencapai Rp 7,97 miliar.
Temuan itu tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atau IHPS I Tahun 2026 BPK. Keterlambatan meliputi penerbitan surat keputusan sanksi, pencatatan piutang, hingga pelaksanaan penagihan.
BPK menilai kondisi tersebut dapat memunculkan potensi piutang tidak tertagih. Dalam temuannya, BPK menyatakan LPDP terlambat melakukan sejumlah tahapan penanganan terhadap 17 kasus pelanggaran tersebut.
“Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) terlambat menerbitkan surat keputusan sanksi, penerbitan piutang, dan/atau tindakan penagihan atas 17 kasus pelanggaran pada Program Beasiswa Native sebesar Rp7,97 miliar,” tulis BPK.
Selain Program Beasiswa Native, pemeriksaan juga menyoroti pengelolaan Beasiswa Kolaborasi LPDP dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Manajemen pelaksana program tersebut belum menindaklanjuti penerima beasiswa yang mengundurkan diri dan/atau diberhentikan.
Total dana yang telah disalurkan dalam kasus beasiswa kolaborasi itu mencapai Rp 6,89 miliar. Kondisi tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp 6,89 miliar.
BPK juga mencatat adanya 13 surat keputusan pemberhentian penerima beasiswa yang sanksi pengembaliannya belum ditagihkan. Nilai sanksi pengembalian dalam 13 keputusan itu mencapai Rp 1,51 miliar.
“Pemulihan kelebihan pembayaran dana beasiswa terlambat diterima sebesar Rp1,51 miliar,” tulis BPK dalam temuannya.
Rekomendasi BPK
BPK merekomendasikan Direktur Utama LPDP segera menagih dan memastikan penyelesaian piutang pada 17 kasus pelanggaran Program Beasiswa Native. Penagihan itu mencakup nilai Rp 7,97 miliar yang menjadi objek temuan pemeriksaan.
BPK juga meminta LPDP memperkuat koordinasi dengan manajemen pelaksana program pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Koordinasi diperlukan untuk menindaklanjuti penerima beasiswa yang mengundurkan diri maupun dikeluarkan dari program.
- Melanjutkan proses penjatuhan sanksi terhadap penerima beasiswa yang mengundurkan diri dan/atau diberhentikan.
- Menagihkan potensi sanksi pengembalian Rp 6,89 miliar serta dana beasiswa Rp 1,51 miliar agar disetorkan ke rekening LPDP.
Tanggapan LPDP
Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP M Lukmanul Hakim menyatakan lembaganya sedang menindaklanjuti seluruh rekomendasi pemeriksaan BPK. Tindak lanjut itu mencakup verifikasi, penetapan sanksi, penerbitan piutang, dan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPK menjadi perhatian LPDP dan terus dilakukan terhadap seluruh temuan yang tercantum dalam IHPS I Tahun 2026, mencakup proses verifikasi, penetapan sanksi, penerbitan piutang, serta pelaksanaan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
LPDP juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga mitra dalam program beasiswa kolaborasi. Koordinasi tersebut termasuk proses penetapan kewajiban pengembalian serta langkah penagihan yang diperlukan.
Menurut Lukmanul, sebagian tindak lanjut telah diselesaikan dan sisanya masih berjalan melalui mekanisme yang berlaku. LPDP menyebut penguatan pemantauan kepatuhan penerima beasiswa, percepatan administrasi, serta optimalisasi penagihan dan pemulihan dana terus dilakukan.
LPDP menyatakan berkomitmen menuntaskan seluruh rekomendasi pemeriksaan sesuai target penyelesaian yang ditetapkan. Lembaga itu juga menegaskan pengelolaan program beasiswa akan dijalankan secara tertib, akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
