Isu peserta pelatihan KDKMP menerima Rp 10 juta dibantah Kementerian Pertahanan. Dana yang diterima peserta bukan gaji, melainkan uang saku dengan nilai Rp 1 juta per bulan selama pendidikan.
Karena masa pelatihan berlangsung 1,5 bulan, peserta yang menuntaskan seluruh program memperoleh total uang saku Rp 1,5 juta. Kemenhan menyebut perbedaan antara uang saku pendidikan dan gaji bulanan perlu dipahami secara jelas.
Skema Dana Tidak Bersifat Gaji Tetap
Uang saku diberikan dalam kerangka penyelenggaraan pendidikan dan mengikuti lamanya peserta menjalani pelatihan. Dana tersebut tidak menjadi penghasilan rutin setelah masa pendidikan berakhir.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenhan Mayjen TNI Ketut Gede Wetan menyatakan uang saku bersumber dari pos penyelenggaraan pendidikan. Menurut dia, komponen itu merupakan salah satu bagian terbesar dalam pembiayaan program.
“Berkaitan dengan informasi bahwa selama pendidikan mendapatkan gaji, itu tidak. Yang ada adalah mekanisme pendidikan ini, salah satunya dari pos penyelenggaraan pendidikan, yang paling besar di antaranya adalah uang saku,” ujar Ketut.
Informasi Rp 10 juta sebelumnya beredar di media sosial dan dikaitkan dengan pelatihan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Kampung Nelayan Merah Putih. Kemenhan menilai kabar itu keliru karena tidak sesuai dengan mekanisme dana yang diberikan kepada peserta.
| Kelompok Peserta | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Total peserta tahap pertama | 35.476 orang | KDKMP dan KNMP |
| Calon manajer KDKMP | 30.000 orang | Bagian tahap pertama |
| Calon pengelola dan staf KNMP | 5.476 orang | Bagian tahap pertama |
| Peserta menyelesaikan pendidikan | 33.785 orang | Merampungkan seluruh rangkaian |
33.785 Peserta Menuntaskan Pendidikan
Pelatihan tahap pertama diikuti total 35.476 peserta. Dari jumlah itu, 33.785 orang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga akhir.
Peserta yang tidak melanjutkan pendidikan disebut berhenti karena alasan kesehatan atau memilih kembali pada profesi awal. Data tersebut menunjukkan program mencakup calon pengelola dari dua kelompok kelembagaan ekonomi masyarakat.
Sebanyak 30.000 peserta dipersiapkan sebagai calon manajer KDKMP. Sementara itu, 5.476 orang mengikuti pembekalan sebagai calon pengelola dan staf operasional KNMP.
Targetnya Pengelola Usaha yang Profesional
Materi pelatihan mencakup lebih dari pengetahuan teknis dalam pengelolaan usaha. Peserta juga mendapat pembekalan manajerial, kepemimpinan, dan tata kelola kelembagaan secara profesional.
Program ini diarahkan untuk menyiapkan pengelola yang mampu menjalankan koperasi setelah kembali ke wilayah masing-masing. Kemenhan berharap kelembagaan tersebut dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Aspek integritas turut menjadi penekanan dalam pendidikan. Lulusan diharapkan menjalankan peran mereka secara adaptif dan profesional ketika terlibat dalam pengelolaan ekonomi warga.
Sekretaris Jenderal Kemenhan Letjen TNI Tri Budi Utomo menekankan perlunya kerja sama lintas pihak bagi lulusan. Pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lain disebut memiliki peran dalam penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Lulusan SPPI diharapkan menjadi penggerak pembangunan yang berintegritas, adaptif, dan profesional. Kalian harus mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan demi memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat,” tegas Tri Budi.
Penegasan Kemenhan mengenai uang saku peserta Kopdes menempatkan dana pendidikan sebagai fasilitas selama pelatihan. Nominal Rp 1,5 juta merupakan akumulasi uang saku selama 1,5 bulan, bukan gaji Rp 10 juta.
