Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di perguruan tinggi negeri berpotensi menjadi ladang korupsi. Penilaian itu muncul setelah KPK menangani dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan enam tersangka yang terdiri atas pimpinan dan pejabat kampus serta tiga pihak swasta. Mereka adalah Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.
Penetapan tersangka dilakukan setelah operasi tangkap tangan di Purwokerto dan Jakarta. KPK kemudian melakukan pemeriksaan intensif sejak Kamis (20/8) dan menahan para tersangka untuk masa penahanan 20 hari pertama.
Penahanan berlangsung sejak 21 Agustus sampai dengan 9 September 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Perkara tersebut menjadi dasar bagi KPK untuk menelusuri titik rawan dalam pengelolaan jalur mandiri di perguruan tinggi negeri.
Celah Pada Kewenangan Keuangan
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa sejumlah perguruan tinggi berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Status tersebut memberikan kewenangan kepada universitas untuk mengelola keuangan dan aset secara mandiri.
Kewenangan itu akan dimasukkan dalam analisis tim pencegahan KPK. Analisis tersebut diperlukan untuk memetakan bagian yang rawan disalahgunakan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri.
KPK berencana berkoordinasi dengan Kedeputian Pencegahan dan Monitoring untuk menyusun program yang dapat menutup celah tersebut. Modus serta titik rawan yang ditemukan melalui penyidikan akan disampaikan kepada Kedeputian Pencegahan.
“Tentunya modus-modus dan titik-titik mana dari hasil proses penyidikan yang sedang kami jalani, itu yang akan disampaikan kepada Kedeputian Pencegahan untuk dilakukan penguatan-penguatan, atau bahkan tadi, kalau secara frontal-nya dihapus jalur mandirinya,” tutur Taufik.
Menurut Taufik, penghapusan jalur mandiri bukan kewenangan KPK. Keputusan itu berada pada kementerian terkait maupun universitas.
Pernyataan KPK Mengenai Risiko Jalur Mandiri
Taufik mengatakan jalur mandiri memiliki sejumlah celah yang dapat digunakan untuk kepentingan yang menyimpang. Ia menyampaikan hal tersebut dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (21/8) malam.
“Untuk jalur Mandiri ini memang betul tadi disampaikan, ada indikasi-indikasi atau peluang-peluang ladang korupsi,” ujar Taufik. KPK selanjutnya akan menggunakan temuan penyidikan untuk mendukung penguatan pencegahan.
Langkah tersebut diarahkan pada perbaikan tata kelola, bukan pada pengambilan keputusan sepihak mengenai keberadaan jalur mandiri. KPK menyatakan kewenangan kebijakan tetap berada pada pihak yang mengelola pendidikan tinggi dan kementerian terkait.
Dorongan Dari Perguruan Tinggi
Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menyampaikan bahwa jalur mandiri rawan diselewengkan dan dimanipulasi. Ia menyampaikan pandangan itu melalui keterangan tertulis pada Sabtu (22/8).
“Saya melihat jalur mandiri ini rawan diselewengkan dan dimanipulasi sehingga ke depan jalur mandiri dihentikan dan ditransformasikan dengan tata kelola yang baik,” ujar Didik. Ia menilai kasus yang menjerat Rektor Unsoed, wakil rektor, dan sejumlah pihak lain sebagai puncak gunung es dari kesemrawutan sistem.
Didik menyebut setiap perguruan tinggi negeri dapat menyelenggarakan jalur mandiri dengan versi dan mekanisme yang berbeda-beda. Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan tekanan pembiayaan operasional dan anggaran pendidikan.
Menurut Didik, tekanan itu membuat pendidikan tinggi berupaya memperoleh mahasiswa baru dalam jumlah yang dinilai tidak patut. “Akhirnya membabi-buta mengeruk mahasiswa baru dalam jumlah yang sangat tidak patut,” ucap Didik.
