Kekosongan jabatan wakil presiden pernah berlangsung lama di sejumlah negara, dengan durasi yang berbeda sesuai sistem politik dan konstitusinya. Siprus tercatat memiliki kekosongan terpanjang, sementara Indonesia pernah tidak memiliki wakil presiden selama lebih dari 16 tahun.
Berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden ke-14 Republik Indonesia mengingatkan kembali pada pengunduran diri Mohammad Hatta pada 1956. Saat itu, kursi wakil presiden Indonesia tidak terisi hingga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dilantik pada Maret 1973.
1. Siprus
Siprus disebut mengalami kekosongan jabatan wakil presiden sejak 1962 hingga sekarang, atau sekitar 62 tahun. Konstitusi Siprus 1960 membagi jabatan utama pemerintahan berdasarkan komunitas etnis di negara pulau Mediterania tersebut.
Presiden harus berasal dari komunitas Yunani-Siprus, sedangkan wakil presiden wajib berasal dari komunitas Turkiye-Siprus. Pada 1964, wakil presiden dari pihak Siprus-Turkiye bersama tiga menteri mengundurkan diri dari pemerintahan.
Sejak itu, pemerintahan dijalankan oleh pihak Siprus-Yunani di seluruh kementerian karena keadaan yang ada. Jabatan wakil presiden tetap belum terisi.
2. Mesir
Mesir pernah membiarkan kursi wakil presiden kosong selama sekitar 29 tahun tiga bulan saat Hosni Mubarak menjadi presiden. Jabatan itu tidak diisi sejak Mubarak menjabat pada 14 Oktober 1981 hingga Omar Suleiman diangkat pada 29 Januari 2011.
Mubarak sebelumnya merupakan wakil presiden Anwar Sadat, tetapi ia tidak menunjuk pengganti setelah menjadi presiden. Omar Suleiman kemudian diangkat ketika demonstrasi menuntut berakhirnya pemerintahan Mubarak berlangsung.
Kursi tersebut kembali kosong sejak pertengahan Agustus 2013 setelah wakil presiden interim Mohamed ElBaradei mengundurkan diri. ElBaradei mundur sebagai protes atas pembubaran paksa demonstran pendukung presiden terguling Mohamed Morsi.
Jabatan wakil presiden sempat dihapus dalam Konstitusi 2014 dan dipulihkan melalui amendemen 2019. Presiden Abdel Fattah El Sisi memperoleh wewenang mengangkat satu atau lebih wakil presiden, tetapi posisi itu belum diisi.
3. Indonesia
Indonesia mengalami kekosongan jabatan wakil presiden dari 1 Desember 1956 sampai 23 Maret 1973. Masa tanpa wakil presiden itu bermula setelah Mohammad Hatta resmi mengundurkan diri pada akhir 1956.
Pengunduran diri Hatta terjadi di tengah perbedaan pandangan mengenai arah pemerintahan dan kebijakan negara dengan Presiden Soekarno. Soekarno tidak menunjuk pengganti hingga masa kekuasaannya berakhir.
Kekosongan berlanjut pada tahun-tahun awal pemerintahan Presiden Soeharto. MPR kemudian melantik Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai wakil presiden pada Maret 1973.
4. Irak
Irak pernah memiliki tiga wakil presiden sekaligus setelah invasi yang dipimpin Amerika Serikat pada 2003 dan pengesahan Konstitusi 2005. Pengaturan itu menjadi bagian dari pembagian kekuasaan di antara faksi politik.
Konstitusi Irak memungkinkan adanya satu atau lebih wakil presiden, sementara undang-undang 2011 membuka jalan bagi hingga tiga pemegang jabatan. Seluruh kursi wakil presiden kembali kosong ketika Barham Salih mulai menjabat sebagai presiden pada 2018.
Tiga jabatan itu sempat dihapus pada 2015 dalam rangka reformasi di tengah protes antikorupsi. Mahkamah Agung Federal memulihkannya melalui putusan pada 2016.
Pada 20 Oktober 2026, blok-blok politik disebut mempertimbangkan pengaktifan kembali dua jabatan wakil presiden. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan kesepakatan awal di dalam Koalisi Administrasi Negara.
5. Amerika Serikat
Amerika Serikat mengalami 16 kali kekosongan jabatan wakil presiden antara 1789 dan 1967. Sebelum Amendemen ke-25 diratifikasi, belum ada mekanisme untuk mengisi jabatan itu di tengah masa pemerintahan.
Salah satu kekosongan terpanjang berlangsung pada 1945 hingga 1949 ketika Harry S Truman menjadi presiden setelah Franklin D Roosevelt wafat. Truman memimpin tanpa wakil presiden hingga Alben W Barkley dilantik pada 20 Januari 1949, sekitar 45 bulan kemudian.
Amendemen ke-25 yang diratifikasi pada 10 Februari 1967 kemudian menyediakan mekanisme pengisian kekosongan tersebut. Presiden dapat mencalonkan pengganti yang mulai menjabat setelah memperoleh persetujuan mayoritas di DPR dan Senat.
